Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020
P. 49
Menurutnya, perlu terdapat skema jaminan sosial dengan manfaat bagi pengangguran yang lebih
solid, sehingga bisa turut menarik investor ke Tanah Air.
Harijanto menilai bahwa besarnya kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah
satu penghambat minat investor untuk masuk ke Indonesia. Namun, keberadaan JKP yang
membagi 'beban' pesangon ke BPJS Ketenagakerjaan pun tidak serta mer-ta menyelesaikan
masalah itu.
"Setelah itu perlu ada skema yang lebih menguntungkan, baik bagi pekerja, pemberi kerja, juga
investor," ujar Harijanto.
Setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja memantik penolakan di berbagai daerah, kini
saatnya pemerintah menunjukkan taji Program JKP melalui skema pendanaan yang kokoh.
Hanya itulah yang bisa menunjukkan bahwa pekerja adalah aset, bukan beban perusahaan.
MAMPUKAH JKP MENANGGUNG NASIB KORBAN PHK
Mampukah JKP Menanggung Nasib Korban PHK?
Kemampuan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi pertanyaan sejalan dengan
misi pemerintah melindungi para korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Berikut potret
pengangguran di Tanah Air.
48
