Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020
P. 76

"Hampir  semua  Komponen  biaya  usaha  di  Indonesia  termahal  di  ASEAN.  Komponen  yang
              termahal antara lain harga tanah, upah, biaya logistik, tarif air, lending rate, ICOR (Indikator,
              Incremental  Capital  Output  Ratio)  dan  lainnya,"  jelas  Wakil  Ketua  Apindo  Bidang  Hubungan
              Internasional dan Investasi Shinta Widjaja Kamdani dalam kanal Youtube Indef, Kamis (26/11).

              Dalam paparan Shinta, terlihat data komponen biaya usaha di lima negara ASEAN. Untuk harga
              tanah/m2  misalnya,  di  Indonesia  senilai  US$225,  di  Filipina  sebesar  US$127,  lalu  Thailand
              sebesar US$215 dan Malaysia senilai US$100.

              Untuk rata-rata upah minimum/bulan, terlihat di Indonesia tertinggi sebesar US$279, yang kedua
              ada Malaysia dengan US$268, Thailand dan Filipina senilai US$220 dan Vietnam sebesar US$182.

              Komponen lainnya yaitu soal biaya logistik (%PDB), Indonesia juga terlihat paling tinggi dengan
              nilai 24%, lalu disusul Vietnam dengan 20%, kemudian Thailand dengan 15% dan Filipina serta
              Malaysia dengan angka sama sebesar 13%.

              Untuk  tarif  listrik/kWh,  Indonesia  berada  diurutan  ketiga  dengan  nilai  US$0,07.  Pertama
              ditempati Filipina dengan US$0,21 lalu kedua ada Thailand dengan US$0,08. Lalu diikuti Malaysia
              dengan US$0,05 dan Vietnam dengan US$0,04.

              "Dengan biaya yang mahal, maka tidak berpihak terhadap perluasan usaha investasi di padat
              karya.  Bahkan  dalam  kondisi  krisis  (karena  pandemi),  ada  daerah  yang  menaikkan  upah
              minimum," jelas Shinta.

              Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan, sudah ada enam provinsi
              yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan.

              Enam  provinsi  itu  ialah  Jawa  Tengah,  Yogyakarta,  Sulawesi  Selatan,  Jawa  Timur,  dan  DKI
              Jakarta. Lalu, provinsi baru yang ikut menaikkan UMP tahun depan ialah Bengkulu.
              "Sampai sekarang hanya ada satu provinsi yang belum menetapkan upah minimum 2021 yaitu
              Provinsi Gorontalo," kata Ida dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu (25/11). (OL-2).





































                                                           75
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81