Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2020
P. 132
Ia memastikan tidak ada keuangan negara yang hilang dalam penyelenggaraan Kartu Prakerja.
"Yang pasti, sampai hari ini belum ada keuangan negara yang hilang dan program Kartu Prakerja
belum menimbulkan kerugian negara sampai hari ini," kata Firli dalam Rapat Dengar Pendapat
(RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (25/6).
Dia menerangkan bahwa proses pencegahan korupsi dalam Kartu Prakerja telah dilakukan
pihaknya setelah mendapatkan masukan dari Komisi III DPR RI beberapa bulan silam.
Firli mengatakan pihaknya memulai langkah pencegahan itu dengan memanggil Deputi bidang
Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan menerangkan bahwa Kartu Prakerja menggunakan
anggaran negara sebesar Rp5,6 triliun dengan sasaran sebanyak lima juta orang.
"RDP yang lalu memang disinggung tentang Kartu Prakerja. Saya memang tidak sampaikan saat
itu, saya siap akan kerjakan. Tetapi begitu selesai RDP, saya pulang, Deputi Pencegahan saya
bilang Kartu Prakerja anggaran Rp5,6 triliun sasaran lima juta orang, sudah bergulir tahap satu,
tahap dua, dan tahap tahap [dengan] kurang lebih jumlah 682 ribu sasaran," kata Firli.
Selanjutnya, jenderal polisi bintang tiga itu mengatakan, KPK melalukan penelitian dan
pengkajian. Kemudian, pihaknya menyampaikan hasil penelitian dan pengkajian tersebut ke
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Infografis Pro Kontra Program Kartu Prakerja. (CNN Indonesia/Timothy Loen) Dalam
penyampaian hasil penelitian dan pengkajian itu, lanjutnya, KPK menyarankan agar Airlangga
mengubah mekanisme dan memperbaiki regulasi Kartu Prakerja.
"Alhamdulilah, pemerintah, beliau-beliau mendengarkan kata dan suara KPK sehingga Kartu
Prakerja sempat ditunda pelaksanaannya sampai hari ini," tuturnya.
Firli menambahkan, langkah yang ditempuh KPK ini merupakan upaya pencegahan korupsi. Dia
menegaskan lebih baik menyelamatkan uang negara dibandingkan menangkap seorang
koruptor tapi uang hasil korupsi sudah hilang lebih dahulu.
Sebelumnya, pimpinan KPK menyurati Airlangga terkait program Kartu Prakerja. Dalam surat
bernomor B/2492/LIT.05/01-15/06/2020 yang ditandatangani Firli, KPK meminta Kartu Prakerja
dihentikan sementara lantaran ada sejumlah permasalahan.
"Berdasarkan hasil analisa dokumen, wawancara mendalam dengan para pemangku
kepentingan serta perolehan informasi lain, kami mengidentifikasikan beberapa permasalahan
lain," kata Firli seperti dikutip dari surat tersebut.
Firli menuturkan permasalahan yang ada mulai dari tahap pendaftaran hingga tata laksana
program Kartu Prakerja. Dia menyoroti peserta yang merupakan pekerja terdampak yang ikut
mendaftar program secara daring tersebut, yaitu hanya berkisar 143 ribu.
Padahal, data pekerja terdampak Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan
menyebut 1,7 juta pekerja harus mendaftar untuk ikut program.
"Penggunaan fitur face recognition dengan anggaran Rp30 miliar sangat tidak efisien untuk
kepentingan pengenalan peserta," tambahnya.
(mts/pmg)
131
