Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2020
P. 3
Judul Program Triliunan Minim Pengaman
Nama Media Gatra
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL Pg46&47&48&49&50
Jurnalis *
Tanggal 2020-06-26 07:25:00
Ukuran 686x728mmk
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 326.200.000
News Value Rp 1.631.000.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korpo
Sentimen positive
Narasumber
positive - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Penggunaan fitur face recognition untuk
kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran Rp 30,8 miliar ini tidak efisien. Sebab,
penggunaan NIK dan keanggotaan BP Jamsostek sudah memadai
positive - Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan KPK) Ini kita soroti. Kita bilang kurasi model
begini lemah, karena pengusul dengan yang menetapkan ini sama. Kita total, dari 1.895
pelatihan ada 250 pelatihan yang diusulkan oleh LPP yang sebenarnya ada afiliasi atau
kepentingan yang sama dengan platform digital
neutral - Muhammad Rudy Salahuddin (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,
Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi Kemenko Perekonomian) Jaksa Agung Muda Bidang
Tata Usaha Negara (Jamdatun) Darojatun sebagai ketua, pihak Deputi Ekonomi Sesneg sebagai
wakil ketua dan saya sendiri sebagai sekretaris tim
neutral - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Pra-
Kerja) Jadi berapa sebenarnya uang yang sudah keluar dari negara dan itu sudah masuk ke
virtual account peserta? Tinggal jumlah saja 680.918 x Rp3.550.000 (sekitar Rp2,4 triliun-Red.)
positive - Iman Usman (Pendiri sekaligus Direktur Produk dan Kerja Sama Ruangguru)
Persetujuan akhir semua kelas dari semua lembaga pelatihan dalam program prakerja
ditentukan oleh PMO, dan bukan oleh platform, sehingga tidak ada konflik kepentingan yang
dimaksud
positive - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX DPR RI) Menurut saya, apa yang
disampaikan KPK tersebut sudah menjawab sebagian pertanyaan masyarakat. Ini adalah bagian
dari program pencegahan yang dilakukan KPK. Temuan KPK ini tetap aktual dan layak untuk
ditindaklanjuti
positive - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX DPR RI) Anggarannya bisa direalokasi
untuk kebutuhan bantuan sosial di masa pandemi ini. Dengan begitu, masyarakat lebih dapat
merasakan manfaatnya lebih luas
2