Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2020
P. 7
Tak jauh berbeda dengan Saleh, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah
juga mengatakan bahwa hasil kajian KPK sudah menggambarkan cukup jelas bagaimana
Program Kartu Pra-kerja ini memiliki persoalan. Ia berharap KPK tidak hanya berhenti pada
kajian belaka, tetapi juga melakukan proses penyelidikan jika memang ada dugaan bahwa
potensi kerugian negara itu muncul di dalam proyek tersebut.
ICW juga mendedah temuannya, yakni semisal dari 850 jenis pelatihan yang diselenggarakan
oleh 147 LPP, ternyata ada 111 berbentuk lembaga dan 36 berbentuk individu. Untuk 36
lembaga pelatihan yang berbentuk individu, seluruhnya terdaftar di Skill Academy. Di mana 10
di antaranya merupakan individu yang masih terkait dengan Ruangguru dan Skill Academy.
Di antaranya ada nama Iman Usman selaku Pendiri dan Direktur Produk dan Kerja Sama
Ruangguru, Arman Wiratmoko selaku Vice President of Corporate Strategy and Finance
Ruangguru, dan Adilla Inda Diningsih selaku SVP Sales dan Marketing Ruangguru. Padahal,
dalam Pasal 25 ayat (1) Permenko Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa pelatihan
diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan yang dimiliki swasta, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, atau pemerintah. Dalam aturan tersebut, tidak pernah dijelaskan mengenai
lembaga pelatihan yang bersifat individu.
Gandhi Achmad
Caption
Wakil Ketua KPK Alexander Marwarta (tengah) bersama Deputi Pencegahan KPK Pahala
Nainggolan (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait hasil kajian program kartu prakerja
di gedung KPK, Jakarta.
6
