Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2020

Salahuddin mengatakan, revisi regulasi dilakukan sebagai jawaban pemerintah atas hal-hal yang
disoal KPK terkait pelaksanaan Program Kartu Pra-Kerja.

Gerak cepat pemerintah pun diiringi dengan pembentukan tim teknis. "Jaksa Agung Muda
Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) Darojatun sebagai ketua, pihak Deputi Ekonomi Sesneg
sebagai wakil ketua dan saya sendiri sebagai sekretaris tim," kata Rudy kepada wartawan
GATRA Qonita Azzahra.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Pra-Kerja, Denni Puspa Purbasari,
menjelaskan, sejauh ini, untuk peserta kartu prakerja dari batch 1 hingga 3 yang sudah
dilaksanakan, jumlah pesertanya mencapai 680.918. "Jadi berapa sebenarnya uang yang sudah

keluar dari negara dan itu sudah masuk ke virtual account peserta? Tinggal jumlah saja 680.918
x Rp3.550.000 (sekitar Rp2,4 triliun-Red.)," katanya.

Menurut Denni, semua peserta bisa melihat di dashboard mereka masing-masing. Di mana dana
sebesar Rp3.550.000 tidak semuanya untuk pelatihan. Skemanya, Rp1 juta digunakan untuk
pelatihan, lalu yang Rp2,4 juta adalah untuk insentif (dicairkan Rp600.000 per bulan) Sedangkan
Rp150.000 sebagai insentif pengisian survei.

Sementara itu, Pendiri sekaligus Direktur Produk dan Kerja Sama Ruangguru, Iman Usman,
mengapresiasi dan mendukung upaya KPK dalam menjalankan fungsi pengawasan guna
memastikan transparansi dan pelaksanaan prosedur yang sesuai dengan peraturan. Sebagai
mitra platform, pihaknya juga berkomitmen untuk selalu mematuhi pedoman, kebijakan
pemerintah, serta undang-undang yang berlaku.

Iman pun membantah bahwa ada konflik kepentingan di dalam menjadi mitra Kartu Pra-Kerja.
Menurutnya, apa yang dilakukan pihaknya sudah sesuai mekanisme pasar. Seperti di mana
setiap lem

baga pelatihan menentukan harga materi sesuai dengan nilai yang ditawarkan.

Kemudian, Skill Academy akan mengajukan keseluruhan kelas dari lembaga pelatihan yang
bersangkutan bilamana sudah memenuhi persyaratan administrasi yang diatur oleh PMO.
"Persetujuan akhir semua kelas dari semua lembaga pelatihan dalam program prakerja
ditentukan oleh

PMO, dan bukan oleh platform, sehingga tidak ada konflik kepentingan yang dimaksud,"
tuturnya kepada Ryan Puspa Bangsa dari GATRA.

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mendukung langkah KPK yang menyurati
Kemenko Perekonomian. "Menurut saya, apa yang disampaikan KPK tersebut sudah menjawab
sebagian pertanyaan masyarakat. Ini adalah bagian dari program pencegahan yang dilakukan
KPK. Temuan KPK ini tetap aktual dan layak untuk ditindaklanjuti," kata Saleh kepada wartawan
GATRA M. Guruh Nuary.

Bahkan ia dengan tegas menyatakan sedari awal pihaknya sudah meminta agar kartu PraKerja
dihentikan. "Anggarannya bisa direalokasi untuk kebutuhan bantuan sosial di masa pandemi ini.
Dengan begitu, masyarakat lebih dapat merasakan manfaatnya lebih luas," Wakil Ketua Fraksi
PAN DPR RI itu menambahkan.
5