Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2020

Mereka mengajukan face recognition yang sekarang dipakai BIN sama Polri. Ini berlebihan. Face
ini buat apa? Buat mastiin bahwa ini orang benar?Kalau NIK diverifikasi ke Dukcapil keluar itu
sudah pasti benar. Enggak ada NIK ganda. Mereka menganggarkan Rp30 miliar, dan kita
sarankan enggak usah facerocgnition, asalkan diverifikasi dukcapil sudah pasti benar.

Bagaimana konflik kepentingan dari platform dan LPP?

Soal platform yang memiliki LPP ini memang kita soroti. Jadi kan mekanismenya LPP ini usulin
pelatihan keplatform. M isal saya punya pen didikan ini-ini dan platform mengkurasi dengan
PMO. Logikanya kalau dia sudah terafiliasi atau satu PT (perseroan terbatas) dia pasti oke. Kita
bilang kurasi model begini lemah, karena pengusul dengan yang menetapkan ini sama.

Berapa nilai potensi kerugian negara di Kartu Pra-Kerja ?

Kita enggak menghitung sejauh itu. Soalnya, detail pelatihan yang diambil peserta tidak ada
data-datanya. Misalkan 89% pelatihan yang berada di mitra platform digital ternyata ada yang
gratis (di YouTube atau lainnya). Belum tentu otomatis rugi negara kalau pelatihan yang
berbayar ini ternyata enggak diambil atau dipilih oleh peserta.

Apakah sudah tepat sasaran manfaat model Kartu Pra-Kerja Ini?

Caranya repot, kalau saya enggak mau ambil pelatihan yang Rpl juta, ambil Rp200.000 saja.
Saya puter sambil saya ngapain gitu, video selesai keluar sertifikat dan insentif (uang). Kalau
semi-ban sos jangan begitu amat caranya. Memang dijanjikan sesudah pandemi, maka akan I
ebi h banyak yang pelati han offline.

Makanya Sisnaker, salah satu platform,dia kan cuma sedikit pelatihannya. Cuma 85 yang
ditawarin. Karena Sisnaker yang punya Kemenaker lewat BLK itu lebih banyak offiine daripada
pelatihan kerja beneran. Makanya waktu Pak Menko bilang nanti kalau sudah [pandemi] ini akan
bergeser bisa lebih banyak yang offline. Karena sekarang enggak bisa semua di online, ya
enggak perlu-perlu juga.

9