Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2020

Sementara itu, untuk pelatihan yang dinilai KPK memenuhi syarat baik dari segi materi dan
penyampaian secara daring hanya 13% dari 1.895 pelatihan yang diadakan. Lebih jauh, KPK
juga membeberkan bahwa pihaknya menemukan adanya konflik kepentingan pada lima
platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan (LPP).

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, menjelaskan bahwa potensi konflik kepentingan
ini dilihat dari platform digital dengan LPP yang masih satu induk dengan perusahaannya.
Sedangkan mekanisme yang berlaku, yakni: LPP mengajukan program ke platform, barulah
platform digital yang akan mengkurasi bersama dengan PMO.

Namun kenyataanya platform dengan LPP masih terafiliasi karena satu perusahaan. Tercatat
seperti halnya Skill Academy yang masih terafiliasi dengan platform digital Ruangguru atau satu
perusahan dari PT Ruang Raya Indonesia. Jumlah pelatihan yang tersedia di Ruangguru
sebanyak 277, namun dari jumlah itu sekitar 117 pelatihan tersebut "dikuasai" oleh Skill
Academy.

Posisi kedua, ada Pintaria yang menyediakan 199 jenis pelatihan. Tapi, 69 pelatihannya
disediakan oleh Haruka Edudi mana keduanya dimiliki perusahaan yang sama, yakni PT Haruka
Evolusi Digital Utama. Ketiga, ada platform Sekolah.mu yang menyediakan 210 jenis pelatihan,
dan ada 25 pelatihan disediakan oleh platform digital tersebut di bawah naungan PT Sekolah
Integrasi Digital.

Lalu keempat, platform MauBelajarApa sudah menyediakan 378 pelatihan, namun 28
pelatihannya sudah disediakan secara mandiri oleh PT Avodah Royal Mulia. Terakhir, platform
Pijar Mahir dari PT Telekomunikasi Indonesia ini memiliki 257 pelatihan dan sebanyak 11 konten
ia produksi sendiri. "Ini kita soroti. Kita bilang kurasi model begini lemah, karena pengusul
dengan yang menetapkan ini sama. Kita total, dari 1.895 pelatihan ada 250 pelatihan yang
diusulkan oleh LPP yang sebenarnya ada afiliasi atau kepentingan yang sama dengan platform
digital," Pahala menjelaskan kepada GATRA.

Ditambah lagi, banyak juga materi pelatihan yang tersedia melalui jejaring internet dan tidak
berbayar. Dari 327 sampel pelatihan yang diperiksa KPK, hasilnya 89% dari pelatihan tersebut
tersedia di internet dan tidak berbayar, termasuk di laman Prakerja.org. Melihat fakta-fakta yang
ada, KPK menilai metode pelaksanaan program pelatihan secara daring tersebut berpotensi
fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara. Selain metode pelatihan hanya satu arah,
juga karena tidak memiliki mekanisme kontrol

atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

KPK merekomendasikan agar penerimaan peserta Pogram Kartu Pra-Kerja gelombang keempat
dihentikan sementara untuk dievaluasi secara menyeluruh. Komisi Antirasuah juga
merekomendasikan agar pelaksanaan Program Kartu Pra-Kerja dikembalikan ke kementerian
yang relevan, yakni Kemenaker.

Merespons rekomendasi KPK, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian langsung segera
menggodok revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan
Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra-Kerja. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,
Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi Kemenko Perekonomian, Muhammad Rudy

4