Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2020
P. 4
Ringkasan
Program Kartu Pra-Kerja kembali disoal. KPK menilai pelaksanaannya berpotensi diselewengkan,
fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara. Perlu dilakukan evaluasi dan dihentikan
untuk gelombang selanjutnya.
Sepucuk surat yang ditandatangani Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri,
yang dialamatkan ke meja Menteri Koordinator Bidang Perekenomian Airlangga Hartarto,
menjadi bahasan baru dalam polemik Kartu Pra-Kerja. Kali ini, KPK ikut ambil bagian dalam
mengkritisi sistem Kartu Pra-Kerja yang bujetnya mencapai Rp20 triliun dan sudah berjalan tiga
gelombang.
PROGRAM TRILIUNAN MINIM PENGAMAN
Program Kartu Pra-Kerja kembali disoal. KPK menilai pelaksanaannya berpotensi diselewengkan,
fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara. Perlu dilakukan evaluasi dan dihentikan
untuk gelombang selanjutnya.
Sepucuk surat yang ditandatangani Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri,
yang dialamatkan ke meja Menteri Koordinator Bidang Perekenomian Airlangga Hartarto,
menjadi bahasan baru dalam polemik Kartu Pra-Kerja. Kali ini, KPK ikut ambil bagian dalam
mengkritisi sistem Kartu Pra-Kerja yang bujetnya mencapai Rp20 triliun dan sudah berjalan tiga
gelombang.
Dalam surat bernomor B/2492/LIT.05/01-15/06/2020, bertanggal 2 Juni 2020 itu, KPK
menyatakan telah mengkaji dokumen, mewawancarai para pemangku kepentingan, serta
mencari informasi lain. Dari hasil kajiannya, KPK mengidentifikasi sejumlah masalah, dari tahap
pendaftaran peserta, kemitraan dengan platform digital, hingga materi pelatihan.
Di tahap pendaftaran peserta, misalnya, KPK menilai project management office (PMO) belum
memaksimalkan utilisasi NIK untuk validasi peserta. Bahkan, KPK menemukan sebagian besar
peserta yang diterima oleh Program Kartu Pra-Kerja ternyata bukan orang yang disasar
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Badan Penyelenggara (BP) Jamsostek.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyebut dari 1,7 juta orang yang masuk dalam daftar
whitelist Kemenaker dan BP Jamsostek, hanya sekitar 143.000 yang diterima di program Kartu
Pra-Kerja. Sedangkan sekitar 9,4 juta pendaftar Kartu Pra-Kerja bukanlah pihak yang disasar
oleh program tersebut.
Komisi antirasuah juga menemukan pemborosan dalam pengadaan fitur face recognition.
"Penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran Rp
30,8 miliar ini tidak efisien. Sebab, penggunaan NIK dan keanggotaan BP Jamsostek sudah
memadai," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis pekan lalu.
Sedangkan untuk aspek kemitraan, KPK menemukan bahwa penunjukan delapan mitra penyedia
layanan pelatihan tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP).
Sementara itu, kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai.
Misalnya, dari total 1.895 pelatihan hanya 24% yang dinilai layak, dan dari jumlah itu hanya
55% yang layak diberikan dengan metode daring.
3
