Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2020

DATA KADIN CATAT 6,4 JUTA ORANG DI-PHK DAN DIRUMAHKAN HINGGA MEI
2020

Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat bahwa pekerja yang
kena Pemutusan Hubungan Kerja atau di-PHK mencapai 6,4 juta orang hingga Mei. Angka
tersebut didapat berdasarkan laporan berkala dari seluruh asosiasi tergabung di dalam Kadin.

"Kebetulan saya di kadin di-update diinformasikan secara reguler asosiasi bisnis dengan asosiasi
di bawah Kadin kita punya 200 asosiasi, dan juga pengusaha mereka memaparkan bahwa
tekanan terhadap perekonomian ini makin lama makin besar dan pada saat itu ketidakpastian
menjadi sangat tinggi," kata Ketua Umum Kadin, Rosan P Roeslani, dalam konferensi pers rilis
SMRC, Kamis (25/6).mMenurutnya, tidak adanya kepastian kapan pandemi covid-19 akan
berakhir menimbulkan ketidakpastian yang sangat tinggi. Sehingga persepsi terhadap
perekonomian yang berat itu menjadi sangat tinggi di pertengahan akhir-akhir bulan Mei.

"Nah kalau angka-angka Kami memang yang dirumahkan itu dan di PHK itu kalau di Kadin
kurang lebih 6,4 juta orang, sedikit berbeda dengan angka dari Kementerian Ketenagakerjaan
2,8 juta orang. karena memang angka itu semakin menambah setiap bulannya," ujarnya.

Dia menyebutkan, Asosiasi transportasi Organisasi Angkutan Darat (Organda) melaporkan
kepadanya bahwa sebanyak 1,4 juta orang yang dirumahkan dan PHK. Kemudian Asosiasi
Pertekstilan Indonesia (API) menyampaikan 2,1 juta orang di-PHK, dan sektor perhotelan
melaporkan kurang lebih 430.000 orang.

"Lebih dari 20.000 hotel yang tutup dan melapor dan kebanyakan yang melapor itu
perhotelannya daerah Jawa Barat, padahal kita tahu Hotel di Bali banyak, tapi mereka tidak
melaporkan, dan sektor lainnya," katanya.
Selain itu, ada juga Asosiasi Satpam yang melapor pada bulan April yang telah merumahkan
pegawainya sebanyak 10 persen. Lalu bulan Mei mereka lapor kembali ke Kadin, yang
dirumahkan dan di-PHK mencapai 60 persen.

"Memang yang dirumahkan dan di PHK itu makin bertambah, sehingga yang terdampak awal
UMKM dan yang paling banyak, lalu pekerja yang pendidikannya relatif kurang tinggi seperti
satpam dan yang lain-lain," ungkapnya.

Rosan mengakui bahwa lebih banyak orang yang dirumahkan atau sekitar 90 persen, dari pada
yang ter-PHK 10 persen. Karena yang ter-PHK otomatis perusahaan harus mengeluarkan biaya
pesangon untuk pegawainya.

"Padahal saat ini perusahaan sedang tidak dalam kapasitas yang sanggup untuk membayar
pesangon," ungkapnya.

Meskipun saat ini PSBB sudah dilonggarkan, dan mulai banyak perusahaan yang beroperasi
kembali. Namun menurut Rosan tetap saja produktivitas perusahaan akan menurun. Sebab,
faktor physical distancing di dalam kantor dan pabrik, ditambah pembatasan orang dan shift
kerja.

"Cost (biaya) mereka harus melengkapi protokol covid-19, masker, hand sanitizer dan protokol-
protokol lainnya untuk pegawai yang menyebabkan pengusaha pendapatannya akan menurun,
karena produktivitasnya juga menurun," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [idr].

65