Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2020

Hal ini diutarakan La Ode usai bersama Dirut BP Jamsostek Agus Susanto mengecek pelayanan
di kantor cabang BP Jamsostek, Depok, Jawa Barat, Kamis (25/6).

"Saya mengapresiasi. Saya belum pernah melihat (pelayanan) yang seperti ini," kata La Ode.

Sekadar info, di masa pandemi ini, sejak Maret lalu BP Jamsostek telah memperkenalkan
protokol Layanan Tanpa Kontak Fisik yang disingkat Lapak Asik, melalui tiga kanal: online, offline
dan kolektif. Layanan ini bisa digunakan para pekerja yang ingin mencairkan jaminan hari tua
(JHT) mereka.

Untuk kanal online, peserta dapat mengajukan klaim dengan mengakses
antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id. Seluruh pemeriksaan dan validasi dokumen bisa dilakukan
lewat video call.

Namun bagi peserta yang mengalami kendala saat menggunakan Lapak Asik online, BP
Jamsostek juga membuka kanal offline yang tersedia di kantor cabang BP Jamsostek di seluruh
Indonesia, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

"Lapak Asik offline ini tetap tidak mempertemukan petugas BP Jamsostek dan peserta secara
langsung, sebab telah disediakan bilik- bilik yang dilengkapi layar monitor yang terhubung
dengan petugas secara video conference untuk kebutuhan komunikasi dan verifikasi data," kata
Agus.

Agus juga menambahkan bahwa melalui metode ini, setiap petugas Customer Service Officer
(CSO) mampu melayani 4-6 orang sekaligus dalam waktu bersamaan yang disebut "One to
Many". Sehingga mampu meningkatkan penyelesaian klaim, sekaligus menjaga phsycial
distancing.

Hingga saat ini metode One to Many telah diimplementasikan di hampir seluruh cabang BPJS
Ketenagakerjaan, khususnya bagi kantor-kantor yang punya ruang memadai. Namun bagi
kantor-kantor yang kecil, masih dilakukan dengan cara one to one dengan tetap memperhatikan
physical distancing.

Nah, Lapak Asik offline inilah yang memancing kekaguman La Ode terhadap pelayanan BP
Jamsostek. "Hal seperti inilah yang perlu disosialisasikan ke publik. Perlu disampaikan ke pihak
lain," imbuh La Ode.

Karena itu, lanjut La Ode, dengan pola pelayanan yang dilakukan oleh BP Jamsostek, harus
didukung. Salah satunya adalah dukungan dari badan usaha milik negara yang bergerak di
bidang jaringan.

"Tadi saya dapat laporan, Telkom men-charge BP Jamsostek seperti tarif komersial lainnya.
Padahal seharusnya, lembaga non profit atau badan layanan umum harus mendapat perlakuan
khusus. Harus ada kebijakan jadi tidak disedot anggarannya hanya untuk membayar Telkom.
Karena ini badan layanan umum, tidak boleh terhambat," kata La Ode. [ KRS ].

67