Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2021
P. 33
Regulasi tersebut akan mengatur syarat dan kriteria tentang detail peserta BPJAMSOSTEK yang
berhak mendapatkan BSU, seperti kelompok segmen pekerja, tanggal kepesertaan aktif, besaran
upah maksimum, kategori jenis industri dan wilayah terdampak, serta besaran BSU yang akan
diterima.
“Kami siap untuk dukung Pemerintah salurkan BSU. Sebagai mitra penyedia data, sebelumnya
juga kami telah menyampaikan usulan-usulan alternatif penerima BSU. Tentunya data yang akan
kami serahkan sesuai regulasi yang akan ditetapkan Pemerintah,” tutur Anggoro.
Anggoro juga menyatakan pengalaman BSU sebelumnya akan membantu BPJAMSOSTEK
menyajikan data yang lebih baik. Pada tahun 2020, BPJAMSOSTEK telah menyerahkan data
kepada Pemerintah sebanyak 12,4 juta pekerja dari sekitar 413 ribu perusahaan.
Anggoro menegaskan Perusahaan atau Pemberi kerja harus memastikan hak seluruh pekerja
untuk terdaftar di BPJAMSOSTEK telah terpenuhi sesuai regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(Jamsostek), karena perlindungan BPJAMSOSTEK sangat penting di masa Pandemi. Ditambah
lagi Pemerintah selalu menggunakan data kepesertaan tersebut untuk penyaluran bantuan
seperti BSU.
Dirinya juga menjelaskan para pekerja dapat langsung mengecek status kepesertaan pada
BPJAMSOSTEK melalui aplikasi mobile BPJSTKU yang dapat didownload di mobile store android
dan ios. Pekerja juga dapat bertanya langsung pada pengurus HRD masing-masing, apakah hak
perlindungan Jamsostek sudah didapatkan.
“Dengan tertib kepesertaan BPJAMSOSTEK, perusahaan telah memastikan perlindungan
pekerjanya, terlebih lagi di masa pandemi ini. BSU ini merupakan nilai tambah sebagai peserta
BPJAMSOSTEK, pastikan pekerja yang berhak akan mendapatkan sehingga dapat meringankan
beban mereka”, tutup Anggoro.
Sementara itu, Suharno Abidin, Kepala BPJAMSOSTEK Kediri menambahkan, bahwa
BPJAMSOSTEK Cabang Kediri siap untuk mendukung Pemerintah dalam menyukseskan
penyaluran BSU. Setiap data yang diperlukan pemerintah akan kami serahkan sesuai regulasi
yang akan ditetapkan Pemerintah.
Sejalan dengan Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Suharno juga memghimbau agar Perusahaan
atau Pemberi kerja khususnya di Wilayah Kediri harus memastikan hak seluruh pekerja untuk
terdaftar di BPJAMSOSTEK. [nm/ted].
32
