Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2021

masyarakat kelas menengah dan 14,34 persen masyarakat kelas atas yang menerima Kartu
Prakerja.
“Risikonya adalah program ini tidak mendorong konsumsi rumah tangga lebih tinggi,” ujar Tauhid
kepada Tempo, kemarin. Alasannya, kelompok masyarakat kelas menengah dan kelas atas
cenderung menahan diri untuk mengeluarkan uang dan memilih menyimpannya selama masa
pandemi.

Merujuk pada data yang sama, Tauhid menuturkan hanya 48,7 persen peserta yang mengikuti
program untuk mendapatkan keterampilan kerja. Sebanyak 27,73 persen mengikuti program
untuk mendapatkan uang saku atau insentif; 12,98 persen karena mengikuti teman atau coba-
coba; dan 5,01 persen untuk mengisi waktu luang.

Meski program Kartu Prakerja juga ditujukan sebagai program bantuan sosial, Tauhid
menyatakan perlu ada penetapan sasaran yang tepat agar anggaran pelatihan terpakai untuk
meningkatkan keahlian peserta, baik sebagai calon pekerja maupun untuk berwirausaha. Dalam
konteks ini, Tauhid mengatakan penting untuk memilih pelatihan yang berorientasi pada
permintaan pasar.

Direktur Eksekutif Center of Reform and Economics, Mohammad Faisal, menuturkan pemerintah
juga perlu merancang program pembelajaran di luar jaringan. Sebab, penguasaan beberapa
jenis keterampilan tak cukup hanya melalui tayangan video. Pertemuan secara langsung juga
diperlukan sebagai ajang bagi para peserta untuk mendapatkan masukan serta saran atas ilmu
yang telah dipelajari.

Ihwal sasaran penerima manfaat, Faisal sepakat perlu ada perhatian khusus jika gelombang baru
dibuka. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik tahun lalu,
tercatat 66,47 persen penerima Kartu Prakerja merupakan orang yang bekerja. Sementara itu,
penganggur yang mengikuti program itu sebesar 22,24 persen dan bukan angkatan pekerja
11,29 persen. “Banyak yang justru bukan yang terkena PHK dan menganggur. Efektivitasnya
bisa jadi lebih rendah,” kata Faisal.
Program Kartu Prakerja awalnya dirancang untuk membantu calon pekerja menambah
keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Harapannya, pemerintah bisa menekan
angka pengangguran. Namun, setelah pandemi merebak, programnya dimodifikasi sebagai salah
satu sarana penyaluran bantuan sosial dari pemerintah.
Program ini dibuka pada 11 April 2020. Hingga akhir tahun lalu, pemerintah telah membuka 11
kali pendaftaran. Total terdapat 43,8 juta orang yang mendaftar selama periode tersebut. Tapi,
dengan anggaran Rp 20 triliun, hanya 5,5 juta orang yang bisa mengikuti program.

Tahun ini pemerintah kembali membuka pendaftaran peserta program Kartu Prakerja. Meski
sempat hanya menganggarkan Rp 10 triliun, pemerintah akhirnya setuju menambah anggaran
untuk program Kartu Prakerja menjadi Rp 20 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara 2021. Kemudian, pada Juli lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan
penambahan anggaran untuk program Kartu Prakerja sebesar Rp 10 triliun dengan jumlah
peserta 2,8 juta orang.

36