Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2021
P. 38

Judul               Terganjal Regulasi Melindungi Pelaut Indonesia
                Nama Media          koran.tempo.co
                Newstrend           Perlindungan ABK
                Halaman/URL         https://koran.tempo.co/read/nasional/466833/terganjal-regulasi-untuk-
                                    mencegah-perbudakan-abk-indonesia-tak-terulang?
                Jurnalis            Avit Hidayat
                Tanggal             2021-08-03 00:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen Binapenta
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral  -  Benny  Rhamdani  (Kepala  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI))
              Padahal,  menurut  amanat  undang-undang,  rancangan  peraturan  pemerintah  itu  diterbitkan
              paling lambat dua tahun semenjak Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran disahkan

              negative  -  Benny  Rhamdani  (Kepala  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI))
              Seolah-olah  ada  keinginan  cawe-cawe  untuk  ikut  mengurus  dan  mengatur.  Mereka  berpikir
              seperti itu karena tidak mengedepankan kepentingan negara
              negative  -  Imam  Syafi’i  (Ketua  Advokasi  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Pergerakan  Pelaut
              Indonesia) Dampaknya, perusahaan yang sudah punya SIUPPAK tapi belum memiliki SIP3MI
              akhirnya  di  bandara  tidak  bisa  memberangkatkan  ABK,  sehingga  biaya  pengusaha  yang
              dibebankan ke ABK semakin berat
              positive  -  Imam  Syafi’i  (Ketua  Advokasi  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Pergerakan  Pelaut
              Indonesia) Artinya, potensi perbudakan terus terjadi apabila tidak ada lembaga negara yang
              mengambil alih melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi demi menjamin keselamatan
              ABK

              negative  -  Anis  Hidayah  (Direktur  Eksekutif  Migrant  Care)  Tapi  itu  tidak  diterapkan  dan
              monitoring-nya lemah sekali terhadap agensi kapal maupun agensi yang mengirim ABK

              positive - Anis Hidayah (Direktur Eksekutif Migrant Care) Tindakan pencegahan dan monitoring
              sama sekali tak pernah dilakukan pemerintah



              Ringkasan

              Praktik perbudakan modern pelaut Indonesia di kapal asing yang terus terjadi diduga terjadi
              akibat  lemahnya  perlindungan  pemerintah  terhadap  warga  negaranya.  Kepala  Badan
              Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI),  Benny  Rhamdani,  mengatakan  minimnya
              perlindungan terhadap anak buah kapal (ABK) terjadi karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun
              2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia belum memiliki aturan pelaksana.

                                                           37
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43