Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2021

ABK lainnya yang juga dipekerjakan PT Rafa Samudera Bahari dan PT Putri Ocean Abadi di kapal
penangkap ikan berbendera asing.
Hingga saat ini, pemilik kedua perusahaan itu belum berhasil dimintai konfirmasi. Tempo sudah
mendatangi alamat kedua perusahaan di Bogor, tapi kantor perseroan sudah dalam keadaan
kosong.

Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, belum menjawab permintaan konfirmasi
Tempo soal ini. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah juga belum merespons permintaan konfirmasi
Tempo. Saat dimintai konfirmasi, Ida sempat menghubungi Tempo tapi koneksinya terputus. Ida
tak merespons lagi ketika dikontak ulang.
Ketua Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Pergerakan Pelaut Indonesia, Imam Syafi’i,
mengatakan, sampai saat ini, pelindungan ABK oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI
memang tidak berjalan akibat persoalan birokrasi yang rumit. Pengusaha pengirim ABK masih
kebingungan dengan adanya transisi sistem dari rezim SIUPPAK ke SIP3MI.
“Dampaknya, perusahaan yang sudah punya SIUPPAK tapi belum memiliki SIP3MI akhirnya di
bandara tidak bisa memberangkatkan ABK, sehingga biaya pengusaha yang dibebankan ke ABK
semakin berat,” kata Imam.

Ia mengatakan aturan teknis tentang pelaksanaan SIUPPAK sesungguhnya masih diakomodasi
dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun sistem SIUPPAK itu tidak terkoneksi dengan
mekanisme SIP3MI. Kondisi ini berdampak serius terhadap jaminan pelindungan ABK di atas
laut.
“Artinya, potensi perbudakan terus terjadi apabila tidak ada lembaga negara yang mengambil
alih melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi demi menjamin keselamatan ABK,” ujar
Imam.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, mengatakan kasus perbudakan modern ABK di
kapal ikan sering terjadi, meski pemerintah Indonesia telah menerbitkan aturan pelindungan
buruh migran. “Tapi itu tidak diterapkan dan monitoring-nya lemah sekali terhadap agensi kapal
maupun agensi yang mengirim ABK,” kata Anis.

Anis juga menyoroti penegakan hukum yang masih tebang pilih dalam kasus perbudakan ABK
selama ini. Ia berpendapat bahwa pemerintah hanya berfokus menangani kasus ABK yang
menjadi perhatian publik. Sedangkan kasus perbudakan pelaut Indonesia lainnya terabaikan.
“Tindakan pencegahan dan monitoring sama sekali tak pernah dilakukan pemerintah,” katanya.

39