Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2021

TERGANJAL REGULASI MELINDUNGI PELAUT INDONESIA

Praktik perbudakan modern pelaut Indonesia di kapal asing yang terus terjadi diduga terjadi
akibat lemahnya perlindungan pemerintah terhadap warga negaranya. Kepala Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, mengatakan minimnya
perlindungan terhadap anak buah kapal (ABK) terjadi karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia belum memiliki aturan pelaksana.

Benny mengatakan semestinya pemerintah menerbitkan aturan teknis tentang pelindungan
buruh migran. “Padahal, menurut amanat undang-undang, rancangan peraturan pemerintah itu
diterbitkan paling lambat dua tahun semenjak Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran
disahkan,” kata Benny, kemarin.

Benny menyebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Pelindungan Pekerja Migran yang diteken pada April lalu belum bisa dieksekusi. Padahal
peraturan pemerintah ini menjamin perlindungan terhadap hak-hak pekerja, penempatan
pekerja, perjanjian kerja sama selama penempatan, penerbitan surat izin penempatan pekerja
migran, serta berbagai jenis perlindungan lainnya. Peraturan pemerintah itu juga mengatur
BP2MI, pemerintah pusat, kantor perwakilan Republik Indonesia, serta pemerintah daerah dan
desa sebagai pelaksana pelindungan pekerja migran.

Menurut Benny, penyelesaian kebijakan pelindungan pekerja migran tersendat lantaran adanya
ego sektoral di sejumlah kementerian. Beberapa kementerian merasa paling kuat dan ingin
mendominasi urusan tata kelola penempatan pekerja migran, termasuk penempatan ABK di
kapal asing.

“Seolah-olah ada keinginan cawe-cawe untuk ikut mengurus dan mengatur. Mereka berpikir
seperti itu karena tidak mengedepankan kepentingan negara,” ujar Benny.

Ia mengatakan BP2MI sama sekali tidak dilibatkan dalam pembahasan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2021 tersebut. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, Kementerian
Perhubungan masih menginginkan pengelolaan penempatan buruh migran. Mereka meminta
masa transisi peralihan pengelolaan ke Kementerian Ketenagakerjaan berlangsung selama dua
tahun.

Selama ini, Kementerian Perhubungan berwenang menerbitkan surat izin usaha perekrutan dan
penempatan awak kapal (SIUPPAK). Kementerian Perhubungan juga mengelola penerbitan
sejumlah dokumen ABK, seperti buku pelaut dan sertifikat basic training (BST) sebagai pelaut.
Sementara itu, Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran mewajibkan pengelolaan dan
penerbitan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (SIP3MI) dilakukan
Kementerian Ketenagakerjaan.

Menurut Benny, sengkarut itulah yang membuat peraturan pemerintah tentang pelindungan
pekerja migran ini tak pernah bisa diimplementasikan. Jadi, pemerintah belum bisa memberi
perlindungan maksimal kepada ABK yang berlayar di tengah laut, termasuk mengevaluasi dan
memantaunya secara berkala.

Dua hari lalu, Tempo mengungkap dugaan perbudakan ABK dari Indonesia di kapal pencari ikan
berbendera Taiwan dan Cina. Dua perusahaan agensi pengiriman ABK itu adalah PT Rafa
Samudera Bahari dan PT Putri Ocean Abadi (POA). Kedua perusahaan ini ditengarai telah
memperdagangkan 19 orang pelaut Indonesia untuk bekerja di kapal asing.

Kedua perusahaan itu juga diduga membiarkan praktik penyiksaan ABK di kapal asing serta tidak
membayar gaji para pelaut Indonesia yang dipekerjakan di kapal asing tersebut selama 22 bulan.
Salah seorang korbannya bernama Andi Saputra, 34 tahun. Warga Bogor, Jawa Barat, ini
menderita sakit paru-paru. Gajinya sudah berbulan-bulan tak dibayar. Kondisi serupa menimpa
38