Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2021
P. 49
Judul PPKM Level 4 Diperpanjang hingga 9 Agustus 2021, Daftar 6 Bantuan
Ini akan Dipercepat Penyalurannya
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Penyaluran Bantuan Sosial
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/02/ppkm-level-4-
diperpanjang-hingga-9-agustus-2021-daftar-6-bantuan-ini-akan-
dipercepat-penyalurannya
Jurnalis Oktaviani Wahyu Widayanti
Tanggal 2021-08-02 21:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Dengan mempertimbangkan
perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk
melanjutkan penerapan PPKM Level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa
kabupaten/kota tertentu dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat
sesuai kondisi masing-masing daerah
negative - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) PPKM level 4 yang diberlakukan tanggal
26 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional
dibandingkan sebelumnya baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat
kesembuhan dan persentase BOR [Bed Occupancy Rate]
positive - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Untuk mengurangi beban masyaraat akibat
berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi, pemerintah tetap mendorong
percepatan dalam penyaluran bansos untuk masyarakat (seperti) program PKH, BST dan BLT
desa. Bantuan untuk usaha mikro kecil, PKL dan warung, bantuan subsidi upah sudah mulai
berjalan dan program Banpres produktif usaka mikro sudah diluncurkan pada 30 Juli lalu
Ringkasan
Presiden Joko Widodo resmi melanjutkan penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Level 4 di sejumlah kabupaten/kota. PPKM Level 4 kali ini akan diberlakukan
pada tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 mendatang. Dikutip dari Instagram resmi
@sekretariat.kabinet, PPKM kali ini akan dilaksanakan dengan penyesuaian pengaturan aktivitas
dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah.
48
