Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2021

PPKM LEVEL 4 DIPERPANJANG HINGGA 9 AGUSTUS 2021, DAFTAR 6 BANTUAN INI
AKAN DIPERCEPAT PENYALURANNYA
Presiden Joko Widodo resmi melanjutkan penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Level 4 di sejumlah kabupaten/kota.

PPKM Level 4 kali ini akan diberlakukan pada tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021
mendatang.

Dikutip dari Instagram resmi @sekretariat.kabinet, PPKM kali ini akan dilaksanakan dengan
penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing
daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden pada hari ini (02/08/2021), secara virtual dari Istana
Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
“Dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini,
pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4 dari tanggal 3 sampai
dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten/kota tertentu dengan penyesuaian pengaturan
aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah," ucap Presiden Jokowi.

Kebijakan PPKM yang sempat diberlakukan mulai 26 Juli sampai dengan 2 Agustus, dianggap
telah memberikan hasil yang baik dalam berbagai indikator penanganan COVID-19 di Tanah Air.

"PPKM level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin telah
membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya baik dalam hal konfirmasi kasus
harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan persentase BOR [Bed Occupancy Rate],”
ucap Presiden Jokowi.

Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 kali ini, bertumpu pada tiga pilar
utama.

Pertama, tentang kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat
mobilitas dan kegiatan ekonomi.

Kemudian yang kedua, adalah mengenai penerapan protokol kesehatan 3M yang masif di seluruh
komponen masyarakat.
Terakhir yang ketiga, mengenai kegiatan pengetesan, pelacakan, isolasi, dan perawatan atau 3T
secara masif, termasuk menjaga BOR, penambahan fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin
ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen.

Pemerintah tidak dapat membuat kebijakan yang sama dalam jangka waktu yang panjang,
sekaligus.

Pemerintah harus menentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat sesuai dengan data di
hari-hari terakhir agar pilihan yang diambil tepat, baik untuk kesehatan maupun untuk
perekonomian.

Maka untuk mengatasi beban masyarakat akibat PPKM, pemerintah akan mendorong percepatan
penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat.

"Untuk mengurangi beban masyaraat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial
ekonomi, pemerintah tetap mendorong percepatan dalam penyaluran bansos untuk masyarakat
(seperti) program PKH, BST dan BLT desa. Bantuan untuk usaha mikro kecil, PKL dan warung,
bantuan subsidi upah sudah mulai berjalan dan program Banpres produktif usaka mikro sudah
diluncurkan pada 30 Juli lalu," ungkap Jokowi.
49