Page 183 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021

ANGGOTA DPR: PERAN PEMDA DALAM PEMBERDAYAAN PMI PERLU DIPERKUAT

KETUA Tim Kunjungan Kerja Timwas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) ke Provinsi
Sumatera Utara Saleh Partaonan Daulay menyoroti peran pemerintah daerah dalam membina
Pekerja Migran yang telah pulang ke Indonesia untuk dapat memiliki keahlian dan lapangan kerja
usai tidak bekerja lagi ke luar negeri. Menurut Saleh, peran tersebut merupakan poin penting
dan utama dalam melindungi dan memberdayakan mereka sebagai Warga Negara Indonesia
seutuhnya.

"Tadi memang kita berharap, mereka yang pulang dari luar negeri mungkin itu karena di PHK,
atau karna kehilangan pekerjaannya dan terpaksa harus pulang ke Indonesia kita harapkan itu
bisa diberdayakan oleh Pemda," kata Saleh usai pertemuan Timwas PPMI DPR RI dengan
stakeholder yang terlibat dalam penanganan perlindungan PMI di Medan, Sumatera Utara, Rabu
(3/11/2021).

Diketahui, dalam menangani para PMI yang telah pulang ke Indonesia, Pemda Sumut melalui
Disnakertrans Provinsi Sumut membentuk program Desa Migran Produktif (Desmigratif) dan
Desa Produktif, dengan tujuan memberikan wadah untuk memberikan pemberdayaan,
penyuluhan dan pelatihan kepada Para PMI maupun CPMI. Program ini juga merupakan program
unggulan dan terobosan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang bekerja sama dengan
kementerian/lembaga yang mempunyai kepentingan yang sama untuk memberdayakan dan
meningkatkan pelayanan serta memberikan perlindungan bagi para PMI maupun CPMI.
Namun, Saleh menilai program tersebut di beberapa daerah tertentu di Pulau Jawa itu sangat
efektif, tapi tidak dengan di Sumatera Utara. Mengingat Desmigratif merupakan wadah untuk
menggali potensi PMI yang pulang ke Indonesia, hingga dapat membuat lapangan kerja, bahkan
mengelola keuangan dan bisnisnya dengan baik dan bijak, sehingga peran pemerintah harus
diperkuat lagi.

"Desmigratif-Desmigratif seperti ini yang saya kira di Sumut masih kurang, jadi itu perlu
diperbanyak dan ditingkatkan. Memang lagi-lagi masalahnya itu adalah masalah anggaran.
Mudah-mudahan ke depannya bisa ditangani dengan baik. Sehingga mereka bisa memiliki
lapangan kerja sendiri dan tidak mesti harus ke luar negeri lagi," tuturnya.

Saleh juga menambahkan bahwa peran pemerintah dalam melindungi PMI adalah dengan
mendata mereka secara benar, lalu membuat desmigratifnya dan memberikan bimbingan,
pelatihan dan penyuluhan, yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan mereka modal usaha
melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang dimana seluruh peran tersebut harus dijalankan oleh
Pemerintah secara komprehensif dan sinergis.

Senada dengan Saleh, Anggota Timwas PPMI DPR RI Marinus Gea juga menilai agar upaya
Pemerintah tersebut tidak sia-sia atas pelatihan yang dilakukan melalui program-program
tersebut, perlu tindaklanjut yang lebih konkret. Di antaranya dengan menggalakkan UMKM
dengan melibatkan para PMI tersebut, sehingga mereka dapat menjadi implentator UMKM
melalui bantuan KUR dari pemerintah, meskipun menurut data Bank Indonesia penyaluran KUR
di Sumatera Utara baru mencapai 13%.

"Ini yang kita dorong tidak hanya sekedar setelah dipulangkan tetapi sudah dibiarkan jadi ini jadi
persoalan baru di Indonesia. Tapi bagaimana para PMI tersebut dapat merasakan manfaat dari
program pemerintah tersebut. Dan inilah yang kita sayangkan karena semua pelatihan yang
dilakukan program yang dilakukan itu tidak tuntas, bagaimana PMI ini bisa lebih bisa produktif
kalau hanya sekedar diberikan pelatihan dan pembelajaran sebentar saja tetapi juga tidak
didukung pendukung lainnya untuk melakukan itu," tutupnya. (OL-10)

182