Page 184 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 184
Judul Gubernur Banten: Penetapan UMP/UMK Mengacu pada Undang-undang
Nama Media biem.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.biem.co/read/2021/11/04/88391/gubernur-banten-
penetapan-ump-umk-mengacu-pada-undang-undang/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-04 10:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Penetapan UMP dan atau UMK tak bisa bergeser dari
aturan Perundang-Undangan, Sesuai peraturan (penetapan UMP/UMK,) tak bisa bergeser dari
situ (aturan Perundang-undangan)
neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Kalau sudah ada kesepakatan, sudah ada keputusan,
ya sudah
Ringkasan
Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) menggelar aksi demonstrasi menuntut kenaikan UMP dan
UMK di depan Kantor Gubernur Banten beberapa waktu lalu. Menanggapi hal tersebut Gubernur
Banten Wahidin Halim (WH) menjelaskan penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan atau
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mengacu pada aturan normatif yang ditetapkan
Pemerintah Pusat.
GUBERNUR BANTEN: PENETAPAN UMP/UMK MENGACU PADA UNDANG-UNDANG
Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) menggelar aksi demonstrasi menuntut kenaikan UMP dan
UMK di depan Kantor Gubernur Banten beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal tersebut Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menjelaskan penentuan Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mengacu pada aturan
normatif yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
"Penetapan UMP dan atau UMK tak bisa bergeser dari aturan Perundang-Undangan, Sesuai
peraturan (penetapan UMP/UMK,) tak bisa bergeser dari situ (aturan Perundang-undanga.),"
kata Gubernur WH.
183
