Page 32 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 32
Judul Penetapan UMP Dan UMK Harus Sesuai Peraturan
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg14
Jurnalis ssl
Tanggal 2021-11-05 04:47:00
Ukuran 321x92mmk
Warna Warna
AD Value Rp 57.780.000
News Value Rp 288.900.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
GUBERNUR Banten Wahidin Halim (WH) memastikan perumusan besaran Upah Minimum
Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan berpedoman pada aturan
normatif yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Penetapan UMP dan UMK tidak bisa bergeser dari
aturan.
PENETAPAN UMP DAN UMK HARUS SESUAI PERATURAN
GUBERNUR Banten Wahidin Halim (WH) memastikan perumusan besaran Upah Minimum
Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan berpedoman pada aturan
normatif yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Penetapan UMP dan UMK tidak bisa bergeser dari
aturan.
"Penetapan UMPdan UMK tak bisa bergeser dari situ (aturan perundang-undangan)," ujar WH,
kemarin.
WH mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak mempersoalkan aksi demo selama
bertujuan untuk menyampaikan suara terkait besaran UMP atau UMK.
Tetapi ketika sudah menjadi kesepakatan, sudah ada keputusan, semua harus mematuhinya.
Dijelaskan politisi Partai Demokrat itu, peraturan penetapan UMP dan UMK harus melalui
mekanisme sesuai peraturan berlaku.
"Kalau sudah ada kesepakatan, sudah ada keputusan, ya sudah," ujar eks Wali Kota Tangerang
dua periode ini.
Diketahui, pembahasan UMP dan UMK sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Regulasi itu salah satunya mengatur perhitungan upah buruh dengan formula baru.
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Al Hamidi menambahkan,
Pemprov Banten akan memperhatikan dan mencermati semua aspirasi dari berbagai elemen
masyarakat terutama pekerja atau buruh terkait upah minimum.
31
