Page 36 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021

berbagai insentif dan bantuan sosial agar daya beli pekerja tidak merosot serta pemulihan
ekonomi terjaga.
Data indikator perekonomian yang dibutuhkan untuk menghitung besaran upah minimum 2022
akan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat (5/11/2021) ini. Setelah data terkumpul,
upah minimum hasil ketetapan ditargetkan dapat diumumkan oleh Ke-menterian
Ketenagakerjaan pada pekan depan.

Berdasarkan simulasi kasar, kenaikan upah minimum dengan menggunakan formula baru
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diperkirakan tidak akan
setinggi ta-hun-tahun sebelumnya. Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) menilai, kenaikan
upah minimum jadi lebih moderat dengan perkiraan kenaikan di kisaran 2-3 persen dari upah
minimum yang berlaku saat ini (Kompas, 26/10/2021).

Sebagai perbandingan, lima tahun terakhir, kenaikan upah minimum selalu di atas 8 persen.
Upah sempat naik 22,2 persen pada 2014. Saat itu, upah minimum masih ditetapkan
berdasarkan survei komponen kebutuhan hidup layak (KHL). Pasca-UU Cipta Kerja, upah
ditetapkan berdasarkan rumus baru yang bertumpu pada data indikator makroekonomi yang
dirilis BPS.

Sebagai contoh, upah minimum yang berlaku di DKI Jakarta saat ini adalah Rp 4,27 juta.
Mengacu pada formula baru, jika pertumbuhan ekonomi Jakarta diasumsikan tumbuh 6,01
persen, inflasi 3 persen, rata-rata konsumsi per kapita Rp 2,15 juta, lalu rata-rata jumlah anggota
rumah tangga 4,3, dan rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja 1,8, besaran upah
minimum Jakarta Rp 4,36 juta. Jika menggunakan rumus lama, dengan asumsi nilai
pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang sama, besaran upah minimum Jakarta yang didapat
adalah Rp 4,66 juta.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal, Kamis (4/11),
berpendapat, daya beli pekerja perlu dijaga di tengah krisis karena akan menentukan konsumsi
rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi. Jika daya beli tergerus, konsumsi agregat melemah
dan pemulihan ekonomi pascapandemi akan terhambat.

Karena itu, kenaikan upah minimum di tengah krisis adalah keniscayaan. Jika upah minimum
tahun depan tidak naik secara signifikan, hal itu akan turut berdampak pada daya beli
masyarakat. Apalagi, akibat pandemi, pemotongan upah sudah terjadi di mana-mana.
Menurut dia, perlu ada jalan tengah agar kebijakan upah minimum tidak menggerus daya beli
pekerja, tetapi juga tidak memberatkan pelaku usaha yang saat ini belum pulih penuh dari
dampak krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Tidak bisa dibebankan semua kepada pengusaha karena sebagian pengusaha juga sedang seret
saat ini. Harus ada intervensi pemerintah juga untuk menjaga daya beli pekerja," ujarnya saat
dihubungi.

Faisal mengatakan, pemerintah perlu menyeimbangkan kenaikan upah minimum yang tipis
dengan kebijakan perlindungan sosial dan insentif bagi kalangan pekerja. Misalnya, menjadikan
bantuan subsidi upah sebagai program rutin tahunan yang diberikan secara lebih luas.
Masalahnya, ada kemungkinan anggaran perlindungan sosial mulai dikurangi karena pemerintah
mau menekan defisit anggaran.
Menunggu BPS

35