Page 33 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 33
"Hingga saat ini, Pemprov Banten masih menunggu dan berkoordinasi dengan Kementerian
Ketenagakerjaan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penetapan upah minimum
sesuai regulasi," jelasnya.
Dijelaskan Hamidi, tahapan penetapan upah minimum setelah ada surat Kementerian
Ketenagakerjaan yang berisi petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, nilai inflasi, dan
pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi (termasuk Provinsi Banten). Lalu Dewan
Pengupahan Provinsi mengadakan rapat untuk memberikan saran atau pertimbangan kepada
Gubernur dalam rangka penetapan UMP.
Selain itu, untuk menindaklanjuti surat Menaker, sebut Hamidi, Gubernur Banten membuat surat
edaran kepada Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten yang berisi juklak dan juknis
sebagaimana dijelaskan dalam surat Menaker itu dan menjadi pedoman dalam rapat Dewan
Pengupahan Kabupaten/Kota untuk membahas UMK.
"Hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota disampaikan kepada Bupati dan Wali
Kota. Kepala daerah ini nanti memberikan rekomendasi usulan besaran Upah Minimum
Kabupaten/Kota kepada Gubernur." paparnya.
Menurut Hamidi, Rapat Dewan Pengupahan Provinsi akan digelar 2 kali. Yakni membahas dan
menyampaikan rekomendasi saran kepada Gubernur untuk ditetapkan UMP yang diumumkan
selambat-lambatnya 21 November.
Kedua, rapat pembahasan pertimbangan terkait UMK yang harus diumumkan selambat-
lambatnya 31 November. ssl
32
