Page 37 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021

Wakil Ketua Depenas Surnadi membenarkan, upah minimum 2022 kemungkinan tidak akan naik
setinggi sebelumnya karena mengikuti rumus baru. Depenas memperkirakan kenaikan di angka
2-3 persen, tetapi itu belum bisa dijadikan patokan karena masih menunggu data dari BPS.

Ia mengatakan, semua data dari BPS seharusnya masuk Jumat ini. Data itu akan diolah di tingkat
pusat sesuai rumus baru. Depenas telah meminta agar Kementerian Ketenagakerjaan
mengumumkan upah minimum 2022 pada 10-12 November 2021.

"Memang, regulasi menyatakan waktunya paling lambat diumumkan 21 November, tetapi kami
ingin lebih cepat karena dewan pengupahan daerah harus membahas besaran upah minimum di
daerah masing-masing," kata Surnadi.

Secara total, ada 20 jenis data yang harus disediakan BPS untuk penghitungan upah minimum
dan upah khusus bagi usaha mikro-kecil. Beberapa data yang diperlukan untuk menghitung upah
minimum 2022 adalah pertumbuhan ekonomi triwulan 111-2021, rata-rata konsumsi per kapita,
rata-rata jumlah anggota rumah tangga, dan rata-rata jumlah PRT yang bekerja di setiap rumah
tangga.

BPS juga perlu mengeluarkan angka garis kemiskinan menurut provinsi untuk penetapan upah
bagi usaha mikro-kecil. Sementara untuk menetapkan upah minimum kabupaten/kota untuk
pertama kali dibutuhkan juga tambahan data keseimbangan kemampuan berbelanja (purchasing
power parity), median upah, serta tingkat pengangguran terbuka.

Surnadi berharap pemerintah dapat mengimbangi kenaikan upah yang tipis itu dengan
menggencarkan bantuan subsidi bagi pekerja.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, pemerintah akan
mempertimbangkan berbagai masukan dari pihak buruh ataupun pengusaha. "Kami tentunya
akan mengambil kebijakan yang paling baik dengan mempertimbangkan banyak sisi," ujar
Anwar.
Buruh meminta upah minimum naik 7-10 persen, sementara pengusaha menolaknya karena
sebagian sektor usaha belum pulih dari dampak pandemi yang memukul ekonomi 1,5 tahun
terakhir.

"Kami berharap pemerintah daerah tetap mengikuti PP No 36/2021 tentang Pengupahan.
Apalagi, kondisi pandemi menuntut adanya percepatan pemulihan ekonomi lewat penyerapan
tenaga kerja," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani.

(AGE)

Formula Penentuan Upah Minimum

Upah Minimum Provinsi (UMP)

* Ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, seperti paritas daya beli (PPP),
tingkat penyerapan tenaga kerja.

* Penyesuaian upah dilakukan setiap tahun dan pada rentang antara batas atas dan batas bawah
pada wilayah terkait.

* Batas atas merupakan acuan nilai upah minimum tertinggi berdasarkan konsumsi per kapita
dan banyaknya anggota rumah tangga.

* Batas bawah merupakan acuan nilai upah minimum terendah yang dihitung menggunakan
formula batas atas upah minimum dikali 50 persen.

36