Page 38 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 38
* Ditetapkan atas keputusan gubernur.
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
* Ditetapkan dengan syarat meliputi:
- Rata-rata pertumbuhan ekonomi kab/kota selama tiga tahun terakhir lebih tinggi daripada rata-
rata pertumbuhan ekonomi provinsi.
- Nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kab/kota selama tiga tahun terakhir selalu positif
dan lebih tinggi dari nilai provinsi.
* Ditetapkan setelah UMP dan harus lebih tinggi dari UMP
* Dihitung menggunakan formula nilai tiga tahun terakhir.
- Rasio PPP kab/kota dibandingkan dengan provinsi dikali UMP.
- Rasio tingkat penyerapan kerja kab/kota dibandingkan dengan provinsi dikali UMP.
- Rasio median upah kab/kota dibandingkan dengan provinsi dikali UMP.
* Penyesuaian UMK menggunakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi
provinsi.
* Ditetapkan atas keputusan gubernur.
Paritas daya beli: purchasing power parity (PPP)
Sumber: PP Nomor 31 Taftun 2021 tentang Pengupahan: Diolah Litbang Ko/npas/WRO
INKOCItAKIK: DICKY
37
