Page 40 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 40

Judul               Dibayangi Kesulitan Pengusaha-Pekerja
                Nama Media          Jawa Pos
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg5
                Jurnalis            ris
                Tanggal             2021-11-05 04:13:00
                Ukuran              78x82mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 43.290.000

                News Value          Rp 216.450.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative - Johnson Simanjuntak (Wakil Ketua Bidang Organisasi Apindo Jatim) Keluhan ini juga
              disampaikan oleh perusahaan besar

              positive - Johnson Simanjuntak (Wakil Ketua Bidang Organisasi Apindo Jatim) Terlebih di masa
              pandemi seperti saat ini

              negative - Ahmad Fauzi (Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim) Seperti tambahan
              biaya  pekerja  saat  bekerja  selama  pandemi  hingga  beban  yang  hams  ditanggung  selama
              pandemi

              neutral  -  Himawan  Estu  Bagijo  (Kepala  DinasTenaga  Kerja  dan  Transmigrasi(Disnakertrans)
              Jatim) Menunggu surat dari Menaker kepada gubernur. Perkiraan surat selelah tanggal 5-10
              November



              Ringkasan

              Jika tak ada perubahan, pembahasan upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum
              kabupaten/kota (UMK) tak lama lagi segera dimulai. Saat ini, seluruh pihak yang terlibat dalam
              pembahasan  menunggu  turunnya  surat  dari  Kementerian  Tenaga  Kerja  (Kemenaker)  dan
              publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Meski belum
              dibahas, harapan kalangan pekerja dan pengusaha dalam pembahasan UMP maupun UMK mulai
              terlihat.



              DIBAYANGI KESULITAN PENGUSAHA-PEKERJA

              Jika tak ada perubahan, pembahasan upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum
              kabupaten/kota (UMK) tak lama lagi segera dimulai.

              Saat  ini,  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam  pembahasan  menunggu  turunnya  surat  dari
              Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai

                                                           39
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45