Page 163 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2021
P. 163

Pemerintah, kata dia, berharap RUU TPKS segera disahkan agar dapat menjadi payung hukum
              untuk  memberantas  kekerasan  seksual.  Terlebih,  belakangan  ini  kasus  kekerasan  seksual
              semakin marak.

              Hal ini menunjukkan urgensinya pembaruan instrumen hukum yang dapat memberikan kerangka
              pengaturan tindak pidana kekerasan seksual secara spesifik, perlindungan bagi korban, serta
              langkah pencegahan terhadap kekerasan seksual.

              "Baleg  DPR  telah  berhasil  menangkap  aspirasi  yang  berkembang  di  masyarakat  serta
              menerjemahkan realita dan data seputar kekerasan seksual ke dalam komitmen yang kuat untuk
              mencegah dan memberantas kekerasan seksual dengan disetujuinya RUU TPKS," kata Moeldoko
              dikutip dari siaran pers, Sabtu, 11 Desember 2021.

              Polri  menyatakan  kesiapannya  melakukan  deteksi  dini  terhadap  berbagai  kasus  kekerasan
              seksual yang terjadi di lingkungan pesantren. Tentunya hal tersebut memerlukan kerja sama
              dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Agama (Kemenag).
              "Polri dapat secara dini melaksanakan kolaborasi dengan Kemenag untuk mencegah kejadian
              serupa dengan mengaktifkan koordinasi dengan level Polsek dan Polres untuk deteksi dini," tutur
              Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi Sabtu, 11 Desember 2021.

              Dedi menegaskan, Polri bekerja profesional dan memastikan penegakan hukum secara maksimal
              atas kasus pemerkosaan yang terjadi di lingkungan pesantren.

              "Serta akan laksanakan proses hukum setiap ada kejadian kasus tersebut," kata Dedi.

              Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2018-2019 dilaporkan,
              anak sekolah dasar (SD) menjadi korban paling banyak dalam kasus kekerasan seksual.

              Komisioner  KPAI  Retno  Listyarti  mengatakan,  anak  jenjang  sekolah  dasar  menjadi  korban
              kekerasan seksual sebesar 64,7 persen, diikuti anak SMP 25,53 persen, dan SMA atau sederajat
              11,77 persen.

              "Untuk total kasus yang berdasarkan jenjang pendidikan, paling tinggi adalah SD yaitu 64,7%,
              kasus  kekerasan  seksual  yang  kedua  adalah  di  SMP  dan  sederajat  dengan  kasus  23,53%,
              sedangkan di jenjang SMA atau sederajat itu kasusnya 11,77%," ujar dalam diskusi di Kompleks
              Parlemen, Senayan, Jakarta, 13 Desember 2021.

              Lokasi kekerasan seksual di lingkungan sekolah biasanya terjadi di ruang kelas, ruang kepala
              sekolah,  kebun  sekolah,  ruang  laboratorium  komputer,  ruang  ganti  pakaian,  ruang
              perpustakaan.

              Ada juga kasus pelecehan seksual terjadi di tempat ibadah pada tahun 2018.

              "Bahkan pada tahun 2018 ada kasus yang terjadi di di ruang mushola, ini adalah tempat-tempat
              dimana ketika kami datang, rata-rata tidak ada CCTV, mungkin ini penting juga untuk melihat
              ruang ruang atau tempat tempat yang bisa dipakai oleh pelaku," ujar Retno.

              Taufik Akbar Harefa.










                                                           162
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168