Page 122 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 122
dan ini diberikan paling lama enam bulan," ungkap Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR,
Rabu (7/4).
Selain itu, pekerja yang terkena PHK juga akan mendapatkan manfaat berupa akses informasi
pasar kerja. Lalu, mereka juga akan diberikan pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan oleh
lembaga pemerintah, swasta, dan perusahaan.
Namun, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar pekerja yang terkena PHK mendapatkan uang
tunai dari pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan.
Pertama, peserta JKP adalah warga negara Indonesia (WNI) yang ikut serta dalam program
jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam PP Nomor 109 Tahun 2013. Rinciannya,
usaha besar dan menengah diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN),
jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan
kematian (JKM).
Lalu, usaha kecil dan mikro diikutsertakan minimal pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM,
peserta yang masuk program JKP belum berusia 54 tahun.
Ketiga, mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha, baik perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
Sementara, sumber pembiayaan JKP adalah iuran pemerintah pusat sebesar 0,22 persen. Lalu,
sumber pendanaan rekomposisi iuran program JKK 0,14 persen dan JKM 0,1 persen.
"Ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan
dengan batas upah sebesar Rp5 juta," pungkas Ida.
(uli/aud).
121
