Page 123 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 123
Judul Korban PHK Tetap Dapat Gaji Selama 6 Bulan, Segini Besarannya
Nama Media liputan6.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4526255/korban-phk-tetap-
dapat-gaji-selama-6-bulan-segini-besarannya
Jurnalis Tira Santia
Tanggal 2021-04-07 19:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Manfaat bagi pekerja yang terPHK dalam
program JKP adalah uang tunai yang rinciannya 45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama,
dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya, dan ini diberikan paling lama 6 bulan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun,
dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha baik kapasitasnya Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu ( PKWT ) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam persiapan pelaksanaan program JKP,
Kemnaker telah menyusun regulasi berupa Permenaker, kemudian membangun sistem yang
mengintegrasikan sistem Sisnaker dengan Sistem BPJS Ketenagakerjaan serta integrasi data
kepesertaan dengan Kemenko PMK. Kita juga terus melakukan sosialiasasi kepada semua
stakeholder terkait
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP) bagi pekerja/buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) dalam Rapat Kerja
(Raker) dengan Komisi IX DPR RI dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (7/4/2021) di Jakarta.
Menaker Ida mengatakan, pekerja yang menjadi peserta program JKP, lalu di kemudian hari
terkena PHK, maka berhak mendapatkan tiga manfaat, yaitu uang tunai, akses informasi pasar
kerja, dan mengikuti pelatihan kerja.
KORBAN PHK TETAP DAPAT GAJI SELAMA 6 BULAN, SEGINI BESARANNYA
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) bagi pekerja/buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) dalam
Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (7/4/2021)
di Jakarta.
122
