Page 137 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita sedang mematangkan pilihan
kebijakan yang akan diambil dengan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak pengusaha dan
pekerja

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita harapkan sebelum puasa
(Ramadan) sudah bisa kita terbitkan (aturan THR)

Ringkasan
Pemerintah terus berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah
kondisi pandemi Covid-19. Salah satunya mendorong permintaan atau konsumsi dalam negeri.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hattarto mengatakan, untuk mendorong konsumsi
dalam negeri pada saat menjelang Lebaran adalah pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR ).
Untuk itu, dia pun meminta seluruh perusahaan untuk membagikan THR tepat waktu dan sesuai
dengan jumlah yang dibayarkan.

SUDAH DAPAT INSENTIF, PENGUSAHA WAJIB BAYAR THR LEBARAN 2021

Jakarta - Pemerintah terus berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di
tengah kondisi pandemi Covid-19. Salah satunya mendorong permintaan atau konsumsi dalam
negeri.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hattarto mengatakan, untuk mendorong konsumsi
dalam negeri pada saat menjelang Lebaran adalah pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR ).
Untuk itu, dia pun meminta seluruh perusahaan untuk membagikan THR tepat waktu dan sesuai
dengan jumlah yang dibayarkan.

"Tadi disampaikan bahwa sudah waktunya pihak swasta untuk memberikan THR," katanya usai
sidang rapat kabinet, Rabu (7/4).

Airlangga menekankan, seluruh perusahaan wajib membayarkan THR kepada karyawan.
Terlebih, pemerintah sudah memberikan berbagai insentif kepada perusahaan agar tetap bisa
tumbuh.
Beberapa fasilitas sudah diberikan pemerintah diantaranya adalah PPnBM . Fasilitas ini berhasil
menaikan penjualan kendaraan di bulan Maret sebesar 143 persen. Di sisi lain pemerintah juga
memberikan insentif pajak untuk sektor perumahan.

"Kemudian PPN ditanggung pemerintah ini mengakibatkan kenaikan penjualan di bulan maret
MBR itu rumahnya adalah 10 persen menengah 20persen dan tinggi 10 persen," jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com Terkait adanya laporan pengusaha yang
belum membayarkan THR tahun 2020, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan
pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut dan semua laporan sudah ditindaklanjuti oleh
Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten/ Kota.

"Untuk laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020 itu juga sudah
ditindaklanjuti oleh Pengawas Pusat dan Pengawas Provinsi," kata dia dalam keterangan tertulis
di Jakarta, Senin (5/4/2021).

"Pada waktu itu lebih banyak soal pengaduan cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa
laporan tentang pengawasan penegakan hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi
pembayaran THR tersebut. Semuanya sudah ditindaklanjuti," lanjut Menaker Ida.
136