Page 174 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 174
Judul Korban PHK Bisa Dapat 'Uang Tunai' Selama 6 Bulan, Begini Syaratnya
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/07/korban-phk-bisa-
dapat-uang-tunai-selama-6-bulan-begini-syaratnya
Jurnalis Vincentius Jyestha Candraditya
Tanggal 2021-04-07 15:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Uang tunai 45% dari upah untuk 3 bulan
pertama, 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya, dan ini diberikan paling lama 6 bulan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Peserta JKP adalah WNI yang telah
diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam PP No. 109
tahun 2013, meliputi untuk usaha besar dan usaha menegah, diikutsertakan pada program JKN,
JKK, JHT, JP dan JKM, kemudian untuk usaha kecil dan mikro, diikutsertakan sekurang-
kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Belum berusia 54 tahun. Mempunyai hubungan
kerja dengan pengusaha baik kapasitasnya itu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pekerja yang memiliki masa iuran paling
sedikit 12 bulan dalam 24 bulan, membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK
Ringkasan
Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Dirut
BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Rabu (7/4). Dalam rapat itu, dibahas mengenai
kebijakan bantuan tunai selama 6 bulan bagi pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan
kerja (PHK) dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
KORBAN PHK BISA DAPAT 'UANG TUNAI' SELAMA 6 BULAN, BEGINI SYARATNYA
JAKARTA - Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Rabu (7/4). Dalam rapat itu,
dibahas mengenai kebijakan bantuan tunai selama 6 bulan bagi pekerja yang menjadi korban
pemutusan hubungan kerja (PHK) dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
173
