Page 224 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 224
kementerian atau lembaga telah menjadi penyebab sulitnya proses perizinan bagi investor yang
akan masuk di Indonesia.
"Harus memakan waktu yang lama tetapi calon investor juga harus melewati proses yang
berlarut-larut dan cukup panjang. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law
tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang luas untuk UMKM yang pada akhirnya akan
memberikan kontribusi sekitar 60 peesen terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia," jelas
dia.
Pada saat ini harus diakui UMKM dalam menjalankan bisnis masih berada pada sektor informal.
Oleh karena itu pemerintah harus mendorong agar keberadaan UMKM berubah menjadi sektor
formal sehingga bisa memperoleh kemudahan perizinan dan mendapatkan akses kredit dari
perbankan di Indonesia.
Jamal menambahkan, ada dua manfaat yang bisa diperoleh dari pada wujud implementasi UU
Cipta Kerja. Pada bagian hilirnya dapat membantu mendorong laju perekonomian yakni
kemudahan dalam hilirisasi riset dan akselerasi hilirisasi riset dan inovasi di daerah.
Perguruan tinggi sangat mengharapkan undang-undang Cipta kerja dapat membuat sebuah pola
untuk hilirisasi riset menjadi inovasi semakin mudah cepat dan menarik, sehingga dapat
mendorong semangat berinovasi bagi para riset dan inovator yang ada di perguruan tinggi
khususnya di Universitas Sebelas Maret. Serta dapat meningkatkan sebuah pola kolaborasi
dengan investor, karena jelas riset dan inovasi jelas diatur di dalam undang-undang Cipta kerja
tersebut "Dengan semakin meningkatnya hilirisasi hasil riset dan inovasi dapat digunakan oleh
industri dan masyarakat tentu saja akan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri yang
berujung pada terciptanya lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia," tandasnya.
Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com.
223
