Page 222 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 222
Judul Korban PHK Bakal Dapat Bantuan dari Pemerintah, Ini Syaratnya
Nama Media liputan6.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4525783/korban-phk-bakal-
dapat-bantuan-dari-pemerintah-ini-syaratnya
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2021-04-07 12:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Peserta JKP adalah WNI yang telah
diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan
Presiden nomor 109 tahun 2013
neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara untuk usaha kecil dan mikro
diberikan kepada karyawan yang diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program Jaminan
Kesehatan Nasional, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan
Kematian
positive - Jamal Wiwoho (Rektor UNS Surakarta) Dengan kata lain maka total lapangan pekerjaan
yang perlu disiapkan oleh pemerintah sekitar 15 juta untuk mengatasi kondisi tersebut
positive - Jamal Wiwoho (Rektor UNS Surakarta) Harus memakan waktu yang lama tetapi calon
investor juga harus melewati proses yang berlarut-larut dan cukup panjang. Kehadiran Undang-
Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang luas
untuk UMKM yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi sekitar 60 peesen terhadap
pertumbuhan ekonomi di Indonesia
positive - Jamal Wiwoho (Rektor UNS Surakarta) Dengan semakin meningkatnya hilirisasi hasil
riset dan inovasi dapat digunakan oleh industri dan masyarakat tentu saja akan mendorong
pertumbuhan ekonomi di dalam negeri yang berujung pada terciptanya lapangan kerja bagi
seluruh rakyat Indonesia
Ringkasan
Pemerintah tengah mematangkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ( JKP ) bagi pekerja
di Indonesia yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ). Jaminan Kehilangan
Pekerjaan tersebut merupakan salah satu program yang diatur dalam Rancangan Undang-
Undang Cipta Kerja pada 2020 lalu.
221
