Page 226 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 226
Dita mencontohkan BLK Komunitas yang menggelar pelatihan sektor pariwisata.
Menurut dia, dalam mengembangkan SDM sektor pariwisata ini BLK Komunitas harus menjalin
komunikasi dan kerja sama dengan asosiasi industri seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran
Indonesia (PHRI).
Hal ini supaya lulusan BLK Komunitas benar-benar memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh
industri pariwisata setempat.
"Kita harus bersinergi antara pegiat pariwisata dan para praktisi pariwisata, asosiasi pariwisata
dalam hal ini PHRI serta dengan pemerintah daerah," kata Dita dalam Sosialisasi BLK Komunitas
Bidang Wisata dan P3MI Wilayah Labuan Bajo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara
Timur, Selasa (6/4).
Selain asosiasi industri setempat, kata Dita, pengembangan BLK Komunitas bidang pariwisata ini
juga dapat menjalin kerja sama dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(P3MI).
Sehingga, pelatihan yang diselenggarakan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
lokal, namun juga luar negeri.
Menurutnya, dalam sektor pariwisata ada 20 keterampilan beririsan dengan yang dibutuhkan
oleh PMI.
Artinya, ketika BLK Komunitas mampu menjalin kerja sama dengan PHRI dan P3MI, maka lulusan
pelatihan dapat bekerja di dalam maupun luar negeri.
"Asalkan ada job order dari luar negeri dan ada standar yang bisa disesuaikan," katanya.
Menurut Dita, pelatihan bidang pariwisata di BLK Komunitas yang dikerjasamakan dengan
asosiasi industri lokal dan P3MI juga memiliki banyak keuntungan.
Di antaranya adalah penguatan softskill atau attitude yang sesuai dengan industri lokal dan luar
negeri.
"Karena kalau punya attitude yang baik itu gampang dibentuk, daripada punya skill tapi attitude-
nya buruk itu susah dibentuk," ungkapnya.
Keuntungan lainnya, BLK Komunitas dapat menjalin kerja sama pemagangan. Sehingga peserta
pelatihan dapat melihat dan merasakan langsung industri yang akan digeluti.
Selain itu, lanjut dia, dengan jalinan kerja sama, BLK Komunitas juga akan lebih mandiri dalam
menjalankan program pelatihan, meskipun tidak ada lagi anggaran dari pemerintah.
225
