Page 4 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 4
Judul Pekerja Yang Terkena PHK Bisa Ikut Program JKP, Ini Syarat dan
Manfaatnya
Nama Media kompas.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/04/08/080043726/pekerja-
yang-terkena-phk-bisa-ikut-program-jkp-ini-syarat-dan-manfaatnya
Jurnalis Kiki Safitri
Tanggal 2021-04-08 08:00:43
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) bagi pekerja/buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam
Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (7/4/2021)
di Jakarta.
PEKERJA YANG TERKENA PHK BISA IKUT PROGRAM JKP, INI SYARAT DAN
MANFAATNYA
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) bagi pekerja/buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam
Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (7/4/2021)
di Jakarta.
Ida mengatakan, bagi pekerja yang menjadi peserta program JKP yang di kemudian hari terkena
PHK, maka berhak mendapatkan tiga manfaat, yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja,
dan mengikuti pelatihan kerja.
"Manfaat bagi pekerja yang terPHK dalam program JKP adalah uang tunai yang rinciannya 45
persen dari upah untuk 3 bulan pertama, dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya, dan
ini diberikan paling lama 6 bulan," kata Ida.
Manfaat lainnya adalah akses informasi pasar kerja juga akan diberikan berupa layanan informasi
pasar kerja dan atau bimbingan jabatan dan dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar
kerja.
Manfaat ketiga, pelatihan kerja akan berbentuk pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan
melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, dan perusahaan.
Adapun persyaratan peserta program JKP adalah WNI yang telah diikutsertakan dalam program
jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013,
3

