Page 6 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 6
Judul Skema Pembagian THR Keluar Paling Lambat Awal Ramadan
Nama Media bisnis.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210408/12/1378183/skema-
pembagian-thr-keluar-paling-lambat-awal-ramadan
Jurnalis Newswire
Tanggal 2021-04-08 07:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan aturan
mengenai skema pembayaran tunjangan hari raya atau THR dipastikan akan keluar paling lambat
awal Ramadan.
SKEMA PEMBAGIAN THR KELUAR PALING LAMBAT AWAL RAMADAN
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan aturan
mengenai skema pembayaran tunjangan hari raya atau THR dipastikan akan keluar paling lambat
awal Ramadan.
"Paling lambat awal Ramadan kita terbitkan," kata Anwar, Rabu malam (7/4/2021). Dia
menambahkan Kemenaker sudah berkomunikasi dengan intens dalam forum tripartit.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa skema pembayaran
THR keagamaan 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional
(Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas).
"Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya
sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan
disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," kata Ida usai menghadiri Musyawarah
Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Semarang, Jawa
Tengah, Senin (5/4/2021).
Ida menjelaskan pembahasan dilakukan salah satunya oleh Tripartit Nasional. Lembaga ini
melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.
"Tripartit Nasional ini memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah
terkait dengan THR," ujar Ida.
Adapun hingga kini pengusaha dan buruh belum satu suara ihwal pembayaran tunjangan hari
raya atau THR Idul Fitri 2021. Buruh meminta THR dibayarkan penuh atau tidak dicicil.
Sedangkan pengusaha meminta pembayaran THR berdasarkan perundingan bipartit.
5
