Page 8 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 8
MENAKER 'NYESAL' RI TAK ADA JAMINAN KORBAN PHK SEBELUM CORONA
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan penyesalannya karena
Indonesia belum memiliki program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja atau buruh
yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum pandemi virus corona mewabah
di tanah air.
Padahal, pandemi covid-19 membuat banyak perusahaan kesulitan keuangan sehingga mau
tidak mau harus melakukan PHK kepada pekerjanya. Hal ini selanjutnya melahirkan banyak
pengangguran di Indonesia.
"Saya begitu ada pandemi, saya merasa kenapa kita tidak dari dulu melakukan proses revisi UU
Nomor 13, UU Nomor 40 dan seterusnya dan baru terasa betapa pentingnya kehadiran program
ini ketika kita alami pandemi covid-19," ucap Ida dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Rabu
(7/4).
Apalagi, sambungnya, dampak pandemi rupanya sangat besar ke sektor ketenagakerjaan karena
bukan cuma memunculkan satu, dua kasus PHK, tapi jumlahnya mencapai jutaan hanya dalam
satu waktu.
"Kita tidak memperkirakan sebegitu dahsyatnya dampaknya pada sektor ketenagakerjaan,
teman-teman alami PHK yang luar biasa tingginya. Andai seharusnya pandeminya bisa tunggu
UU ini disahkan dulu. Sayangnya kita hanya bisa merencanakan," celotehnya.
Kendati begitu, Ida berharap rencana pemerintah membentuk program JKP ke depan tetap bisa
memitigasi kondisi-kondisi PHK luar biasa seperti yang terjadi akibat pandemi saat ini.
"Mudah-mudahan tidak ada musibah yang luar biasa. Kalau pun ada, mungkin Tuhan kasih
cobaan lagi, mudah-mudahan kita sudah lebih antisipatif karena sudah ada beberapa langkah
perlindungan kepada pekerja atau buruh," tuturnya.
Lebih lanjut, Ida menjelaskan program JKP nantinya akan dijalankan oleh pemerintah dan BPJS
Ketenagakerjaan secara bersamaan. Namun ia memastikan tidak akan ada tumpang tindih
aturan dalam pelaksanaannya, karena sudah ada aturan tertulis resmi dan tidak akan
mengganggu program jaminan sosial lain di BPJS Ketenagakerjaan.
Yakni, program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kesehatan (JKN).
Selanjutnya, program JKP akan memberikan uang tunai kepada korban PHK. Jumlah maksimal
yang bisa dikantongi mencapai Rp3,5 juta per orang.
Nominal ini berasal dari formula pemberian dana dengan batas atas upah senilai Rp5 juta. "Batas
atas Rp5 juta ini sesuai batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, tapi (batas atas ini) nanti
akan ada evaluasi per tahun, jadi tidak ajeg Rp5 juta sebagai batas per tahun, setiap tahun akan
ada kajiannya," jelasnya.
Sementara untuk formulanya, pemberian uang tunai akan terdiri dari dua pencairan. Pertama,
sebesar 45 persen dari upah atau maksimal sekitar Rp2,25 juta untuk tiga bulan pertama.
Kedua, sebesar 25 persen dari upah atau maksimal Rp1,25 juta untuk tiga bulan berikutnya,
sehingga totalnya bisa maksimal Rp3,5 juta.
"Manfaat 45 persen dan 25 persen ini penyusunan normanya sesuai standar ILO soal JKP,"
terangnya.
Di sisi lain, Ida menekankan JKP hanya untuk pekerja formal yang merupakan penerima upah.
Sedangkan untuk pekerja informal tidak mendapat JKP.
7
