Page 5 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021

yaitu untuk usaha besar dan usaha menegah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP,
dan JKM.
Kemudian untuk usaha kecil dan mikro, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN,
JKK, JHT, dan JKM "Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun, dan mempunyai hubungan
kerja dengan pengusaha baik kapasitasnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)," kata Ida.

Adapun sumber pembiayaan dari JKP yakni iuran pemerintah pusat sebesar 0,22 persen, sumber
pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14 persen dan Jaminan
Kematian 0,10 persen, serta ketentuan dasar perhitungan upah atau upah yang dilaporkan ke
BPJS dengan batas upah sebesar Rp 5 juta.

Ida juga menjelaskan, pekerja yang berkeinginan untuk bekerja kembali dan pekerja yang
memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan serta membayar iuran 6 bulan berturut-
turut sebelum terjadi PHK.
Namun hal ini tidak berlaku untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap,
pensiun, dan meninggal dunia. Hingga saat ini Kemenaker terus mematangkan pelaksanaan
program JKP dengan menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menjadi
aturan turunan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

"Dalam persiapan pelaksanaan program JKP, Kemnaker menyusun regulasi berupa Permenaker,
membangun sistem yang mengintegrasikan sistem Sisnaker dengan Sistem BPJS
Ketenagakerjaan, serta integrasi data kepesertaan dengan Kemenko PMK. Kita juga terus
melakukan sosialiasasi kepada semua stakeholder terkait," jelas dia.

4