Page 272 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021

THR. Data sejumlah 1.150 pengaduan merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat
aspek kelengkapan data, duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan.

MENAKER IDA NYATAKAN POSKO THR 2021 CATAT 1.860 LAPORAN

- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, dari data yang terhimpun
Pos Komando ( Posko ) Tunjangan Hari Raya ( THR ) Keagamaan Kementerian Ketenagakerjaan
( Kemnaker ) ada 1.860 laporan yang tercatat sejak Selasa (20/4/2021) hingga Selasa
(18/5/2021).

Adapun jenis laporan tersebut terdiri dari 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR. Data
sejumlah 1.150 pengaduan merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek
kelengkapan data, duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan.
"Sebanyak 444 dari 1.150 aduan yang diterima Posko THR 2021 sudah dikirim ke daerah untuk
distensi dinas tenaga kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih terus kami periksa
kelengkapan datanya," katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu
(19/5/2021).

Seperti diketahui, Posko THR Kemnaker masih memberikan kesempatan kepada pekerja dan
buruh, pengusaha, maupun masyarakat umum yang membutuhkan informasi, konsultasi,
maupun pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan 2021.
"Posko THR masih membuka pengaduan, konsultasi maupun informasi tentang THR hingga
Kamis, (20/5/2021). Hal ini dilakukan sebagai bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja dan
buruh memperoleh THR dibayar sesuai ketentuan yang ada, " ujar Ida di Jakarta, Selasa.

Setelah menerima aduan, ia menjelaskan, Kemnaker melalui pengawas ketenagakerjaan akan
memeriksa atas laporan tersebut.

Tahap berikutnya, kata dia, akan diberikan nota pemeriksaan sebanyak dua kali dengan jangka
waktu 30 hari. Kemudian pada fase berikutnya sudah dapat diberikan rekomendasi berupa
sanksi.

"Jadi kalau dihitung-hitung, tiga sampai 14 hari dikali dua sekitar 30 hari untuk penyelesaian,"
kata Ida.

Untuk hal ini, lanjut dia, Kemnaker memberikan apresiasi kepada para Kepala Disnaker
(Kadisnaker) yang bereaksi sigap dalam memproses aduan secara cepat.

Dengan kesigapan tersebut, nota pemeriksaan tidak membutuhkan waktu hingga 30 hari atau
sesuai batas waktu maksimal.

Dalam kesempatan tersebut, Ida turut mengungkapkan lima topik konsultasi yang diadukan
masyarakat ke Posko THR 2021.

"Pertama, THR bagi pekerja yang mengundurkan diri. Kedua, THR bagi pekerja yang telah
menyelesaikan kontrak kerja, sedangkan ketiga adalah THR bagi pekerja yang dirumahkan,"
ujarnya.

Topik konsultasi kelima, sambung dia, perhitungan THR bagi pekerja dengan upah yang
disesuaikan pada masa pandemi Covid-19. Kelima, THR bagi pekerja dengan status hubungan
kemitraan (contohnya ojek dan taksi online ).

271