Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Maret 2021

Ringkasan

Dalam upaya peningkatan kerja sama ketenagakerjaan, khususnya bidang penempatan dan
perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah
melakukan pertemuan secara daring dengan Otoritas Taiwan, yang dalam hal ini diwakili oleh
Kepala Kantor Taipei Economic and Trade Office in Jakarta (TETO Jakarta), Jon C.Chen, pada
hari Kamis (18/3/2021).

MENAKER IDA MINTA PENJELASAN TAIWAN SOAL KEBIJAKAN PENEMPATAN PMI

Jakarta - Dalam upaya peningkatan kerja sama ketenagakerjaan, khususnya bidang penempatan
dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah
melakukan pertemuan secara daring dengan Otoritas Taiwan, yang dalam hal ini diwakili oleh
Kepala Kantor Taipei Economic and Trade Office in Jakarta (TETO Jakarta), Jon C.Chen, pada
hari Kamis (18/3/2021).

Langkah Menaker Ida menemui Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei dimaksudkan untuk
meminta kejelasan dan sekaligus membahas rencana penempatan kembali PMI ke Taiwan. Sejak
bulan Desember 2020, pihak otoritas Taiwan telah mengeluarkan kebijakan penghentian
sementara untuk penempatan PMI akibat ditemukannya sejumlah PMI yang positif COVID-19.

Terkait hal ini, pihak Otoritas Taiwan meminta Pemerintah Indonesia melakukan supervisi
terhadap Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) yang telah menempatkan PMI terjangkit COVID-
19. Merespon hal ini, Tim Evaluasi, yang keanggotaannya terdiri dari Kemnaker, Kemenkes, dan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) langsung melakukan supervisi terhadap
14 P3MI yang diduga telah menempatkan PMI tersebut.

"Hasil supervisi telah kita sampaikan kepada pihak Otoritas Taiwan. Oleh karenanya, dalam
pertemuan ini kita ingin mendapatkan kejelasan dan tanggapan, serta tindak lanjut dari Otoritas
Taiwan atas hasil supervisi dimaksud," tegas Menaker Ida.

Masih soal penempatan PMI, kepada Jon C. Chen, Menaker Ida juga ingin memperoleh informasi
terkait sikap pihak Taiwan terhadap penetapan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan. "Sebagai pembuat
kebijakan atau regulator, kami ingin agar kebijakan yang kami keluarkan adalah tepat dan
applicable/sesuai dengan kondisi yang ada," katanya.

Berkenaan hal tersebut, Menaker mengusulkan agar pemerintah Indonesia dan Taiwan duduk
bersama untuk menyikapi calon PMI yang telah memiliki visa (sebelum terkena kebijakan zero
cost) dan calon PMI yang belum memiliki visa pasca dikeluarkannya kebijakan zero cost.

Dalam pertemuan yang dilakukan secara daring ini, Menaker Ida juga menanyakan
permasalahan sekitar 400 awak kapal Indonesia yang bekerja pada kapal-kapal non-Taiwan yang
stranded (terdampar) di perairan Taiwan. Ke-400 awal kapal tersebut hingga kini belum dapat
pulang ke Tanah Air, dikarenakan belum adanya izin otoritas berwenang di Taiwan untuk sign
off (keluar) dari Taiwan.

Menaker Ida Fauziyah menambahkan, Pemerintah Indonesia sangat menaruh perhatian
terhadap kasus-kasus awal kapal Indonesia di luar negeri dan berharap permasalahan ini dapat
diselesaikan secepatnya. "Saya meminta kejelasan dan kepastian tentang kapan izin sign off
dapat diberikan, mengingat kondisi para awak kapal tersebut sudah sangat rentan secara mental
maupun fisik," katanya.

34