Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020
P. 150

Judul               Penetapan UMP-UMK 2021, Menaker: Keputusan Ada di Gubernur
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://news.detik.com/berita-jawa-barat/5250511/penetapan-ump-
                                    umk-2021-menaker-keputusan-ada-di-gubernur
                Jurnalis            Ismet Selamet
                Tanggal             2020-11-11 13:38:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Gubernur yang memutuskan UMP dan UMK, kami hanya guiden
              saja

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menaker)  Keputusan  sepenuhnya  ada  di  gubernur,  silakan
              memperhitungkan dengan baik di daerah masing-masing. Edaran hanya guide

              neutral - Hendra Malik (Perwakilan Pimpinan Aliansi Buruh Cianjur) Tetap harus ada intervensi
              dari pusat agar Pemprov juga mau menaikkan upah minimum di tahun depan

              positive - Hendra Malik (Perwakilan Pimpinan Aliansi Buruh Cianjur) Kami tetap mendesak di
              Jawa Barat dan Cianjur ini upah tetap naik



              Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pemerintah provinsi masih leluasa
              menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

              Menurutnya  Surat  Edaran  Nomor  M/11/HK.04/X/2020  ini  mengatur  tentang  Penetapan  Upah
              Minimum  Tahun  2021  pada  Masa  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19),  sebatas
              rujukan.



              PENETAPAN UMP-UMK 2021, MENAKER: KEPUTUSAN ADA DI GUBERNUR

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pemerintah provinsi masih leluasa
              menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

              Menurutnya  Surat  Edaran  Nomor  M/11/HK.04/X/2020  ini  mengatur  tentang  Penetapan  Upah
              Minimum  Tahun  2021  pada  Masa  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19),  sebatas
              rujukan.


                                                           149
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155