Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020
P. 155
Sebelumnya, dalam SK yang diterbitkan, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan
tidak ada kenaikan UMP pada 2021.
UMP akan tetap sama pada tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 3.043.111 per bulan, dengan
standar 7 jam kerja sehari atau 40 jam seminggu.
Para buruh menilai, SK UMP itu sangat merugikan buruh, di mana mereka sangat membutuhkan
tunjangan hidup, ditambah lagi dalam kondisi pandemi Covid-19.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang mendengar orasi buruh itupun langsung keluar
dari ruang kerjanya dan menemui massa aksi.
Herman mengatakan, meskipun UMP tak mengalami kenaikan, namun Kebutuhan Hidup Layak
(KHL) kabupaten/ kota dipastikan akan ada kenaikan.
"Tentang keinginan untuk UMP tetap ada kenaikan saya setuju. Maka dalam Pergub, terkait UMP
minimal sama dengan tahun kemarin. Usulan kabupaten /kota yang tidak menaikkan (KHL) tidak
aku teken. Kenaikannya harus, dengan KHL daerah tentunya variatif dan tidak sama," kata
Herman di hadapan massa aksi, Rabu (11/11/2020).
Herman pun memastikan kepada para buruh bahwa ucapannya tersebut dapat dipenuhi,
sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Ia pun meminta kepada buruh untuk sabar dan menunggu hasil KHL yang akan ditetapkan awal
Januari 2021.
"Tidak perlu khawatir, saya tetap bersama kalian. Selama kita hidup dalam ekosistem, antara
buruh dan korporasi harus jalan seimbang. Buruh ingin perusahaannya survive dalam Covid-19.
Saya Gubernur kalian yang tidak akan meninggalkan kalian," ujar Herman.
Sementara itu, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera
Selatan Abdullah Anang mengatakan, mereka akan menunggu keputusan KHL dari
kabupaten/kota yang disebutkan Gubernur.
Menurut Abdullah, dalam aksi tersebut mereka menyampaikan lima tuntutan, yakni meminta
Presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah undang-undang (Perppu) pembatalan
Undang-Undang Cipta Kerja.
Kemudian, menolak SK Gubernur Sumsel tentang UMP 2021 dan menuntut Gubernur Sumsel
untuk menaikkan UMP2021.
Selanjutnya, menuntut pembahasan upah minimum sektoral Provinsi Sumsel dan menutntut
pihak PPNS Sumsel untuk melaksanakan tugas pokok dan penyelesaian kasus ketenagakerjaan
di Sumsel.
"Hasil pertemuan tadi, Gubernur sepakat menerima semua tuntutan kami. Sekarang kami akan
menunggu KHL kabupaten/kota. Jika tidak ada kenaikan, kami akan kembali aksi," kata Abdullah.
154
