Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020
P. 151
"Gubernur yang memutuskan UMP dan UMK, kami hanya guiden saja," ujar Ida saat ditemui usai
peletakan batu pertama bantuan jaringan pengamanan sosial (JPS) sanitasi di Desa Sindangjaya
Cianjur, Rabu (11/11/2020).
Ida menuturkan gubernur masih bisa menetapkan UMP dan UMK sesuai dengan kondisi di daerah
masing-masing. Namun dalam perhitungan dan penerapannya harus menyertakan berbagai
stakeholder mengacu pada keberlangsungan usaha serta perlindungan tenaga kerja.
"Keputusan sepenuhnya ada di gubernur, silakan memperhitungkan dengan baik di daerah
masing-masing. Edaran hanya guide," ucapnya.
Sementara itu, Perwakilan Pimpinan Aliansi Buruh Cianjur Hendra Malik mengatakan pemerintah
pusat terutama Kementerian Tenaga Kerja tidak boleh begitu saja melempar masalah ke
pemerintah provinsi. Pasalnya, Pemprov akan ada yang mengacu pada edaran penerapan upah
minimum 2021 yang dikeluarkan Kemenaker.
"Tetap harus ada intervensi dari pusat agar Pemprov juga mau menaikkan upah minimum di
tahun depan," kata dia.
Hendra mengatakan buruh tetap meminta upah di 2021 agar naik dari upah di tahun ini. "Kami
tetap mendesak di Jawa Barat dan Cianjur ini upah tetap naik," ujarnya.
150
