Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020
P. 88
yang ditindaklanjuti gubernur ditujukan ke kota/kabupaten untuk menetapkan UMK di wilayah
masing-masing,'' ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi.
Surat itu yakni Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19). Selanjutnya Surat edaran gubernur Jawa Barat No 561/4795/Hukhan tertanggal 31
Oktober 2020 tentang Penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19.
Selain itu ada berita acara kesepakatan Dewan Pengupahan Kota sukabumi Nomor
005/240/Depeko tanggal 3 Nopember 2020 tentang pembahasam UMK tahun 2021.
Hasilnya kata Fahmi, disepakati tidak ada kenaikan maka besaran rekomendasi UMK tahun 2021
Rp 2.530.182,63. '' Angkanya sudah disepakati bersama yakni sama dengan besaran UMK 2020,''
cetus dia.
Dengan kesepakatan ini kata Fahmi, bisa diambil hal positif dalam hal percepatan ekonomi perlu
sama-sama legowo. Di mana dalam masa pandemi, semua harus menjaga kondusivitas
khususnya hal-hal berhubungan dengan ekonomi.
Intinya, semuanya bersepakat mampu menjaga iklim yang baik di Kota Sukabumi. '' Targetnya
menyehatkan iklim investasi dan ekonomi di masa pandemi,'' imbuh Fahmi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Sukabumi Didin Syarifudin mengatakan, besaran
UMK ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara serikat pekerja, pengusaha, dan
pemerintah. Nantinya rekomendasi ini akan disampaikan ke Gubernur Jabar.
Menurut Didin, besaran UMK masih sama dengan tahun 2020. Hal ini setelah ada kesepahaman
yang ada dan komunikasi yang baik dengan elemen terkait.
87
