Page 41 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MARET 2020
P. 41

"Masalahnya  di  mana  dan  bagaimana  perkembangannya,  hingga  sekarang  Menaker  tidak
              menginformasikannya kepada masyarakat," papar Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel
              Siregar dalam keterangan tertulis yang diterima Gatra (23/3).

              Dalam PP tersebut, salah satu manfaat yang meningkat cukup signifikan ialah tentang beasiswa
              kepada maksimal 2 anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total akibat kecelakaan
              kerja. Adapun besarannya untuk tingkat TK dan SD memperoleh beasiswa Rp1,5 juta per tahun
              (maksimal 8 tahun), tingkat SMP mendapat Rp2 juta per tahun (maksimal 3 tahun), tingkat SMA
              menerima Rp3 juta per tahun (maksimal 3 tahun), dan tingkat Perguruan Tinggi memperoleh
              Rp12 juta per tahun (maksimal 5 tahun).

              Timboel  menjelaskan,  manfaat  beasiswa  tersebut  belum  terealisasi  karena  belum  adanya
              Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Seperti diamanatkan Pasal 25 ayat (6) dan
              Pasal 34 ayat (5) PP. 82 tahun 2019, tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh beasiswa
              pendidikan tersebut diatur dalam Permenaker.

              "Dananya  sudah  tersedia  dan  siap  diberikan.  Namun  pihak  BPJamsostek  belum  berani
              memberikan  beasiswa  ini  karena  belum  adanya  Permenaker,"  katanya.  Jika  BPJamsostek
              memberikan beasiswa tanpa hadirnya Permenaker, lanjutnya, hal tersebut tentu bisa menjadi
              masalah hukum bagi Direksi BPJamsostek.

              Menurutnya, ini merupakan bentuk kinerja buruk Menaker, dan seharusnya Presiden menegur
              keterlambatan tersebut. Timboel mendesak Menaker agar menjelaskan alasan keterlambatan
              pembuatan Permenaker ini.

              Seperti  diberitakan  sebelumnya,  ada  beberapa  peningkatan  manfaat  program  JKK  dan  JKm
              setelah  diundangkannya  PP  No.  82  tahun  2019,  antara  lain  penggantian  biaya  transportasi,
              santunan sementara tidak mampu bekerja, biaya penunjang diagnostik, santunan berkala, dan
              bantuan beasiswa baik jumlah maupun nilai beasiswa.

              "Semoga Permenaker ini bisa segera selesai dan anak-anak yang berhak atas beasiswa segera
              memperolehnya," pungkasnya.

              Reporter: Misbah Nurdi Editor: Rohmat Haryadi.


































                                                           40
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46