Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021

Ringkasan

Kelompok buruh menyoroti aturan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Mereka menilai PP yang
ditandatangani pada 2 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo ini tidak bisa segera
dimanfaatkan oleh pekerja. Sebab klaim manfaat JKP baru bisa diterima pekerja pada 2022
setelah iuran peserta dibayarkan minimal selama 12 bulan. Padahal, tujuan awal penetapan
Jaminan Kehilangan Pekerjaan dibuat adalah sebagai bagian dari kompensasi pengurangan
besaran pesangon yang diatur dalam PP 35/2021 dibanding UU Ketenagakerjaan.

PEKERJA TER-PHK TAHUN INI TAK BISA PEROLEH MANFAAT DARI JKP

Kelompok buruh menyoroti aturan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Mereka menilai PP yang
ditandatangani pada 2 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo ini tidak bisa segera
dimanfaatkan oleh pekerja.

Sebab klaim manfaat JKP baru bisa diterima pekerja pada 2022 setelah iuran peserta dibayarkan
minimal selama 12 bulan. Padahal, tujuan awal penetapan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dibuat
adalah sebagai bagian dari kompensasi pengurangan besaran pesangon yang diatur dalam PP
35/2021 dibanding UU Ketenagakerjaan.

Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini tediri dari tiga komponen, yakni pembayaran uang
tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan kerja. Pembayaran uang tunai dilakukan selama enam
bulan: tiga bulan pertama sebesar 45 persen upah, tiga bulan kedua 25 persen upah. Upah
maksimum yang menjadi dasar aturan ini sebesar Rp5 juta per bulan.

Pada pasal 19 ayat 3 dalam PP tersebut menyatakan manfaat JKP dapat diajukan setelah peserta
memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan, dan sudah membayar iuran paling
singkat 6 bulan berturut-turut ke BPJS Ketenagakerjaan sebelum Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) terjadi.

Dengan aturan ini, maka pekerja yang terkena PHK tahun lalu tidak bisa mendapat manfaat JKP
karena kepesertaan JKP baru dimulai Februari 2021 setelah PP terbit. Bahkan, pekerja yang di-
PHK pada tahun ini tak bisa memanfaatkan JKP karena ada syarat pembayaran iuran selama 12
bulan.

Pekerja yang di-PHK tahun ini juga terkena aturan yang menyatakan bahwa enam bulan sebelum
PHK iuran harus dibayar penuh sebelum PHK. Dengan "ranjau" yang banyak tersebut, maka
pekerja yang bisa mendapatkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini adalah mereka yang
di-PHK setelah 2 Februari 2022.

Padahal, seperti dikatakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal,
gelombang PHK diperkirakan masih akan terjadi sepanjang 2021 karena masih kekhawatiran
bahwa perekonomian masih akan sulit bangkit dalam waktu dekat. Resesi ekonomi masih akan
menghantui perekonomian 2021.

"JKP diberikan ketika pekerja menganggur karena di PHK, maksimal 6 bulan. Misalnya dua bulan
setelah di PHK dia sudah dapat pekerjaan baru, maka dia nggak dapat JKP. Kemudian kalau
pekerja tersebut lupa mengurus klaim JKP setelah lewat 6 bulan ya hangus," kata Koordinator
Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kepada Lokadata.id, Jumat (5/3/2021).

Akses penerima sempit Selain itu, Timboel Siregar juga menyoroti ketentuan penerima JKP.
Penerima JKP dalam PP tersebut dikecualikan bagi pekerja yang terkena PHK karena

122