Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021

mengundurkan diri, cacat total, pensiun, meninggal dunia. Manfaat JKP juga hanya diberikan
kepada pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang distop sebelum masa kerja selesai.
"Misalnya pekerja dengan masa kontrak 12 bulan, nah tetapi dalam waktu 10 bulan sudah stop
kerjanya maka diberikan JKP. Tetapi jika pekerja dengan PKWT itu jatuh tempo kontraknya
mereka nggak dapat JKP, padahal pekerja kontrak ini kelompok rentan karena tidak ada
kepastian kerja dan biasanya skillnya kurang," kata dia.

Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia Dian Septi Trisnanti menambahkan, buruh
makin sulit mendapatkan JKP karena masa kontrak yang lebih pendek dari 12 bulan. Dian
mencatat, banyak pekerja seperti di sektor garmen yang kini berstatus pekerja kontrak dalam
rentang waktu singkat yaitu 30-90 hari, bahkan 14 hari.

JKP, kata Dian juga tidak mempertimbangkan buruh di sektor lain seperti pekerja informal atau
buruh harian yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, seperti pekerja konveksi rumahan,
atau pekerja konstruksi rumahan yang jangka waktu kerjanya tak sampai setahun, juga pekerja
sektor transportasi, serta asisten rumah tangga.

"Buruh perempuan di industri padat karya yang dikontrak dengan masa kerja sangat pendek tak
akan di- cover JKP. Aturan ini juga tidak ramah terhadap pekerja difabel, termasuk mereka yang
menjadi korban kecelakaan kerja. Mengeluarkan mereka sebagai penerima manfaat sama saja
menolak melindungi hak pekerja difabel," kata dia.

Menurut Dian, program JKP ini sia-sia karena banyak buruh yang terdampak pandemi pada 2020
dan 2021 tidak bisa menerima manfaatnya. "Sebagai jaring pengaman sosial, JKP gagal
membantu buruh korban PHK yang saat ini sangat membutuhkannya," kata Dian.

Dengan aturan seperti itu, kata Timboel, penyelenggaraan JKP justru makin merugikan pekerja.
Apalagi, PP 37/2021 ini turut disahkan bersamaan dengan PP 35/2021 tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja
yang berlaku 2 Februari 2021.

Pembayaran pesangon untuk pekerja yang di-PHK kini mengacu pada PP 35/2021 tersebut.
Dalam PP 35/2021 itu, jumlah pesangon yang diberikan kepada pekerja lebih kecil dibandingkan
dengan yang dicantumkan di ketentuan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Padahal narasi yang dibangun pemerintah adalah nanti akan dapat JKP. Dengan PP tentang
JKP, ternyata tak semua pekerja yang di-PHK akan mendapatkan JKP. Padahal, dana tunai dari
JKP itu bukan untuk bermewah-mewah, tetapi digunakan untuk bertahan hidup selama belum
mendapatkan pekerjaan," kata Timboel.

Timbul mengatakan akan melanjutkan judicial review atas UU Cipta Kerja. Sedangkan, Dian
mengatakan Federasi Serikat Buruh akan melakukan aksi pada Senin, 8 Maret 2021 nanti di
Kementerian Ketenagakerjaan dan DPR. "Tuntutannya menolak UU Cipta Kerja dan turunannya,"
kata dia.

Presiden KSPI Said Iqbal juga menolak semua aturan turunan UU No. 11 tentang Cipta Kerja,
termasuk PP No. 35/2021 dan PP 37/2021 karena sedang mengajukan judicial review ke
Mahkamah Konstitusi. "Selama belum ada putusan MK, kita tidak akan menerima aturan
turunannya.".

123