Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021

Kesepuluh, klaster Kawasan Ekonomi mencakup 2 PP. Ini terdiri atas PP Nomor 40 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus; serta PP Nomor 41 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kesebelas, klaster Barang
dan Jasa Pemerintah berupa 1 perpres, yakni Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Diminati UAE

Pada kesempatan terpisah, Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UAE) Suhail
Mohammed Faraj Al Mazrouei mengatakan sebelumnya, pihaknya tertarik berinvestasi pada
lembaga SWF Indonesia yang juga bernama Indonesia Investment Aut-hority (INA). Negara kaya
di Timur Tengah itu tengah mengkaji proyek-proyek yang menjadi sasaran.

Sedangkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sebelumnya, SWF sudah
mendapatkan komitmen investasi dari banyak pihak, senilai sekitar US$ 9,5 miliar Rpl33 triliun
hingga awal Februari lalu. Investor asing itu berasal dari sejumlah negara, antara lain, Jepang
melalui Japan Bank for International Coope-ration OBIC), Kanada melalui Caisse de dep6t et
placement du Quebec (CDPQ), perusahaan pengelolaan aset Belanda yakni APG-Netherland, dan
dari Amerika Serikat.

Ia mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan iklim investasi yang kondusif di Indonesia,
salah satunya dengan reformasi regulasi lewat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Pemerintah juga menawarkan beragam insentif fiskal dan nonfiskal kepada investor agar
menempatkan dananya pada sektor bisnis prioritas, sehingga dapat mendorong investasi di
Indonesia.

Airlangga sebelumnya menyebut undang-undang tersebut akan menjadi game changer kedua
bagi perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Sedangkan game
changer pertama adalah vaksinasi Covid-19 secara nasional.

"UU Ciptaker juga menjadi game changer, melalui reformasi struktural dan ekonomi. Perubahan
ini tepat untuk membantu mengurangi dampak negatif dari PHK, yang dirumahkan, atau
dikurangi jam kerjanya," ujar Airlangga.

Bantu UMKM
Airlangga juga memastikan UU Cipta Kerja tidak hanya mendorong investasi sektor jumbo, tetapi
juga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air. Senada, Direktur Eksekutif Indef
Tauhid Ahmad menilai, dari PP dan perpres pelaksana UU Ciptaker tersebut, yang paling efektif
dan paling berpengaruh positif untuk pemulihan ekonomi adalah aturan-aturan mengenai
perizinan terutama untuk UMKM, serta pengambilan keputusan berkaitan dengan masalah lahan.

"UMKM hambatannya dari regulasi sudah dipermudah, UMKM juga memerlukan dukungan dari
sisi implementasi regulasi untuk pemberdayaan, akses ke market, dan finan-cing. Implementasi
untuk mengawal hal tersebut butuh konsistensi dari pemerintah, karena butuh alokasi anggaran
pemerintah, serta dukungan perbankan dalam hal kredit," kata dia.

Di sisi lain, lanjut dia, ada juga yang akan menjadi batu sandungan dalam implementasi, misalnya
soal lahan. "Kalau pemerintah daerah tidak segera menyiapkan keputusan soal tata ruang dan
sebagainya, penanganan akan diambil alih pemerintah pusat. Kalau itu terjadi, implikasinya akan
terjadi penolakan di lapangan, karena daerah tidak dilibatkan dalam proses itu. Jadi, intinya
adalah problem eksekusi, karena Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) menjadi syarat untuk
kewajiban penempatan dan lokasi di mana yang diperbolehkan untuk digunakan," kata Tauhid.

17