Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021

Dia menjelaskan, biaya pembuatan RDTRK juga mahal. Selain itu, kepu-tusan-keputusan
mengenai penggunaan lahan untuk ditetapkan dalam peraturan daerah yang perlu dibahas di
tingkat legislatif pada umumnya membutuhkan waktu.

Tauhid mengatakan, ada pula tantangan dalam UU Cipta Kerja mengenai perburuhan. Menurut
dia, masih ada 7 poin yang perlu segera diperbaiki.

"Jadi nanti yang mesti dipermudah bukan hanya soal upah, tapi hal lainnya berkaitan
ketenagakerjaan juga perlu diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya, turunan dari UU Cipta Kerja
ada perpres dengan banyak lampiran, lampiran pertama berkaitan dengan fasilitas atau insentif
yang diberikan pemerintah, kedua berkaitan dengan UMKM, dan ketiga adalah persyaratan
tertentu. Yang akan menjadi masalah adalah persyaratan tertentu tersebut, karena
membutuhkan persiapan, tidak cukup hanya perpres," ujar Tauhid.

Beleid tersebut, lanjut dia, memerlukan juga juknis atau petunjuk teknis dan juklak atau petunjuk
pelaksanaan. Ini berarti tetap harus ada peraturan menteri (permen) dan harus menunggu lagi
sampai permen diterbitkan.

Kuartal I Positif

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar
Simorangkir mengatakan, sejak pemerintah resmi menerbitkan 51 peraturan pelaksana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, omnibus law tersebut telah memiliki
dampak positif, khususnya bagi pelaku UMKM. "Aturan turunan tersebut terdiri dari 47 PP dan 4
perpres. Setahu di bidang saya, banyak UMKM yang memanfaatkan pendaftaran perizinan
tunggal," ujar Iskandar Simorangkir kepada Investor Daily, Minggu (7/3).

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut tercantum dalam PP Nomor 7 Tahun
2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang
merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja. Beleid ini mulai berlaku per 2 Februari 2021.

Mengacu dalam PP pasal 43, lanjut dia, pemerintah pusat menyelenggarakan perizinan tunggal
usaha mikro dan usaha kecil melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
"Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil memiliki risiko
rendah, diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal,"
ucapnya.
Lebih lanjut, Iskandar menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong dan
mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi di kuartal I ini mulai positif. Sebelumya, setelah
terjadi pandemi Covid-19 pada awal Maret tahun lalu, ekonomi Indonesia mulai terkontraksi
5,32% kuartal II-2020,3,49% pada triwulan III-2020, dan 2,19% pada triwulan IV-2020.
"Pemerintah kan sudah mengeluarkan beragam stimulus kebijakan untuk digenjot di kuartal I
ini. Misalnya, insentif sektor properti diberikan dalam bentuk diskon pajak pertambahan nilai
(PPN)," tuturnya.

Kebijakan itu diklasifikasikan dalam dua skema. Pertama, diskon 100% alias bebas PPN untuk
harga jual rumah tapak dan rumah susun paling tinggi Rp 2 miliar. Kedua, diskon 50% PPN untuk
harga jual rumah tapak dan rumah susun lebih dari Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar.

Sementara itu, untuk insentif PPn-BM mobil diberikan sejak masa pajak Maret hingga masa pajak
Desember 2021. Relaksasi pajak ini berlaku untuk jenis mobil di bawah 1.500 cc dengan tipe
mobil sedan dan gardan tunggal 4x2.

18