Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021
P. 16
PT Pertamina (Persero) telah mengusulkan sekitar 17 proyek, baik Proyek Strategis Nasional
(PSN) yang ditetapkan pemerintah maupun tambahan proyek inisiatif perseroan, bisa
mendapatkan pendanaan dari sovereign wealtkfund (SWT) LPI yang resmi dibentuk pada
Desember 2020 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga
Pengelola Investasi. Nilai total proyek tersebut diperkirakan sekitar US$ 48,5 miliar atau Rp 697
triliun.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga menyiapkan sejumlah proyek pembangunan sektor
transportasi yang berpotensi dikerjasamakan dengan LPI, antara lain pembangunan jalur kereta
api (KA) loopline di Jakarta; light rail transit (LRT) maupun mass rapid transit (MRT) di Bali,
Medan, Bandung, Makassar, dan Surabaya; serta bandara dan pelabuhan di sejumlah daerah.
Sementara itu, BUMN infrastruktur seperti PT Jasa Marga Tbk OSMR) terus menyiapkan sejumlah
aset jalan tol yang berpotensi untuk ditawarkan kepada para investor strategis, dengan
memanfaatkan SWT yang akan mempermudah aksi divestasi tersebut.
Pajak final dividen 0% juga sudah mulai diberlakukan 1 Maret 2021, sehingga bagi emiten yang
akan mendistribusikan dividen, KSEI akan menerapkan pajak 0% pada daftar pemegang saham
untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Insentif yang positif untuk pasar modal ini
tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan untuk
Mendukung Kemudahan Berusaha, sebagai pelaksana UU Ciptaker yang mengecualikan dividen
dari objek pajak penghasilan (PPh) apabila diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan
badan dalam negeri, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu
tertentu.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, semua
aturan dalam PP dan peraturan presiden (perpres) untuk pelaksanaan UU Ciptaker efektif dan
berpengaruh positif pada upaya pemulihan ekonomi nasional. "Untuk yang menyentuh ke semua
sektor adalah aturan dari klaster ketenagakerjaan, sehingga yang paling signifikan adalah aturan
dari klaster ketenagakerjaan, karena UU itu tujuannya memang untuk penciptaan lapangan
kerja. Kedua, terkait masalah perizinan dan semuanya sudah disimplifikasi, ini juga lintas sektor.
Kalau yang lain, itu semua spesifik di sektor masing-masing," kata dia kepada Investor Daily,
Sabtu (6/3).
Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker ini diteken Presiden Joko Widodo
pada 2 November 2020. Berikutnya, peraturan pemerintah dan peraturan presiden untuk
pelaksanaan diterbitkan bertahap, pada Desember lalu hingga Februari 2021.
Aturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut terdiri atas 11 kluster. Pertama, klaster
Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor yang mencakup 15 PP. Ini terdiri atas PP Nomor 5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah; PP Nomor 6
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; PP Nomor 23 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Kehutanan; PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Pertanian; PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan
Perikanan; PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian; PP Nomor
29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; PP Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; PP Nomor 31 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran; PP Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Penerbangan; PP Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perkeretaapian; PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran; serta
PP Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.
Kedua, klaster Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) mencakup 4 PP. Ini
terdiri atas PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
15
